Pemerintahan

Begini Cara Pemkot Surabaya Berdayakan UMKM di Tengah Pandemi

77
×

Begini Cara Pemkot Surabaya Berdayakan UMKM di Tengah Pandemi

Sebarkan artikel ini

SURABAYA (Suarapubliknews) – Selain kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi Covid-19. Pembatasan aktivitas masyarakat karena pandemi, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupaya agar pelaku usaha tetap berdaya di masa pandemi ini.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan, bahwa Pemkot Surabaya melakukan berbagai upaya agar pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu bertahan dan tetap bergeliat di tengah pandemi. Salah satunya adalah memberdayakan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan di masa pandemi.

“Misalnya untuk pemenuhan alat pelindung diri, pembuatan masker kain, baju hazmat maupun kebutuhan lainnya kita memberdayakan UMKM,” kata Wiwiek  Selasa (24/11/2020).

Tak hanya memberdayakan UMKM melalui pemenuhan kebutuhan di masa pandemi. Namun, pemkot juga menyediakan ruang bagi pelaku usaha untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan mereka. Tentunya ruang atau fasilitas yang disiapkan ini dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. “Kami juga menyediakan ruang atau memberikan pelatihan bagi UMKM dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” jelas dia.

Sementara untuk sarana promosi dan penjualan, kata Wiwiek, pemkot membuka aksesibilitas untuk pemanfaatan marketplace bagi UMKM. Bahkan, pihaknya juga mendorong dan memperkuat UMKM untuk membidik pasar ekspor.

“Kami juga memfasilitasi dan mengoptimalkan penyediaan sentra atau stand untuk tempat penjualan dan display produk UMKM,” ungkap dia.

Meski demikian, pelaku usaha tak bisa lepas dari dampak pandemi itu sendiri. Tentunya hal ini berimbas pula pada omzet penjualan produk mereka. Karenanya, Disdag memfasilitasi UMKM untuk berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dalam mengusulkan Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Pemerintah Pusat.

“Kita juga berkoordinasi dengan OPD terkait lainnya untuk mengusulkan UMKM dalam program BPUM dari Pemerintah Pusat,” pungkas Wiwiek. (q cox)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *