SURABAYA (Suarapubliknews) – Kota Surabaya menjadi daerah yang paling terdampak atas pemberlakukan PPDB sistem zonasi, karena jumlah sekolah negeri yang tersedia ternyata tidak bisa menampung jumlah calon siswa yang mendaftar.
Setelah melakukan aksi di kantor Dispendik Surabaya, ratusan orang tua siswa mendatangi kediaman Wali Kota Surabaya di Jl. Sedap Malam, dengan harapan bisa ditemui oleh Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya.
Aparat keamanan gabungan telah berada di lokasi, dan tampak Kepala BPB Linmas Kota Surabaya Eddy Christijanto yang dibantu Kapolsek Gubeng dan anggotanya berusaha meredam massa yang mulai tampak emosi, karena tahapan penjaringan PPDB sistem zonasi akan berakhir beberapa jam lagi.
Salahsatu orang tua siswa bernama Roy warga Tambak Segaran Gg 7 Surabaya bersama istri (Vony) turut serta dalam aksi melurug kediaman Wali Kota Surabaya, karena anaknya bernama Rivo Putra Ramadhan telah terlempar dari penjaringan PPDB sistem Zonasi meski dengan NUN rata-rata 8.
Alumni Teknik Lingkungan ITS ini mengaku telah dikeluarkan sebagai pekerja dari perusahaan hanya karena mengikuti aksi, yang kemudian disusul istrinya juga harus keluar dari pekerjaannya demi sekolah anaknya.
“Gara-gara ikut demo ini saya dikeluarkan dari pekerjaan, istri saya juga. Sekarang siapa yang akan membiayai anak kami kalau harus sekolah di swasta,” keluhnya kepada media ini. Kamis (20/06/2019) malam.
Orang tua siswa asal SD Sawahan 1 bernama Lisa Ernawati warga Banyu Urip Kidul 2 no 40 Surabaya, mengaku telah berhasil menemui Jokowi Presiden RI saat berada di Surabaya dan telah menyampaikan keluhannya terkait penerapan PPDB sistem zonasi
“Saya telah menemui dan menyampaikan keluhan kepada pak Jokowi presiden tadi siang, terkait sistem zonasi ini. Kami bertanya soal misi pemerataan di penerapan PPDB zonasi ini, karena anak saya yang jaraknya lebih dari 1 Km tidak bisa mendapatkan bangku sekolah,” tuturnya kepada media ini.
Lisa berharap, Presiden segera berkoordinasi dengan jajaran kabinetnya yakni Mendikbud untuk melakukan evaluasi penerapan PPBD sistem zonasi dan berbagai jalur pilihan, utamanya terkait jalur mitra warga karena menurutnya banyak yang tidak tepat sasaran.
“Saya berharap keluhan saya kepada pak Jokowi ini bisa didengar dan dicarikan solusi, dan sistem ini semoga di evaluasi,” pungkasnya. (q cox)
