SURABAYA (Suarapubliknews) – Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jawa Timur menyiapkan uang kas Rp11,5 triliun untuk momen Ramadan dan Lebaran 2021. Besaran uang kas tersebut tidak jauh berbeda dengan momen yang sama tahun 2020.
Deputi Kepala Perwakilan BI Jatim, Imam Subarkah, mengatakan jumlah uang kas yang disiapkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat selama pandemic Covid-19. “Realisasi pada momen Ramadan dan Lebaran tahun lalu sebesar Rp11,8 triliun. BI sudah koordinasikan dengan perbankan untuk mengecek kebutuhan nasabahnya. Walaupun ada larangan mudik dan PPKM namun tetap ada pergerakan ekonomi dan itu artinya ada kebutuhan tambahan uang,” katanya
Hal ini sedikit berbeda dibanding tahun lalu saat pandemi Covid-19 memaksa terjadi lockdown, memaksa orang tidak banyak melakukan aktivitas di luar seperti berlibur ataupun mudik di saat Lebaran. Kondisi ini pun membuat peredaran uang di Jawa Timur melambat.
BI pun tahun ini tidak menyiapkan layanan penukaran uang Lebaran seperti sebelum pandemi. Namun masyarakat masih bisa menukarkan uangnya melalui perbankan guna menghindari kerumunan.
“Penukaran kas keliling tidak buka, tapi masyarakat bisa menukarkan uang seusai kebutuhan lewat perbankan. Kami sudah koordinasi dengan semua bank, dan masyarakat tidak perlu khawatir kalau butuh pecahan tertentu. Kami juga mengingatkan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan saat melakukan penukaran uang di bank. Jika terjadi antrian di bank tertentu, bisa mencari bank lain,” lanjut Imam.
Selain menyediakan uang untuk Lebaran, Bank Indonesia Jatim juga masih menyiapkan pasokan uang Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) 75 yang juga bisa digunakan untuk uang Lebaran.
Ini mengingat UPK 75 bukan hanya sebagai uang koleksi tetapi juga menjadi uang yang sah untuk transaksi. “Permintaan UPK75 cukup tinggi karena didorong kemudahan penukaran, yakni 1 KTP untuk maksimal 100 lembar UPK75,” terangnya.
BI Jatim juga terus menggenjot pertumbuhan merchant QRIS yang saat ini mencapai 799 ribu. Sementara target jumlah merchant QRIS di 2021 sebnyak 1 juta lebih. “Selama triwulan pertama tahun ini, pertumbuhan merchant QRIS mengalami kenaikan sebesar 14,45 persen (qtq). Pertumbuhan merchant QRIS terbanyak ada di wilayah kerja KPw BI Provinsi Jatim sebanyak 58,2 persen; KPw BI Malang 19,5 persen, KPw BI Kediri 12,9 persen; KPw Jember 9,4 persen,” papar Imam.
Sampai Januari 2021, nilai nominal transaksi QRIS sebesar Rp66,7 miliar dengan volume transaksi sebanyak 860 ribu transaksi. Mayoritas transaksi didominasi untuk merchant Usaha Mikro dengan komposisi nominal transaksi Rp31 miliar dan volume transaksi 387 ribu transaksi
Semenatara itu pertumbuhan perekonomian Jatim selama triwulan I,II dan III, tahun ini masih sulit diprediksi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi masih tergantung pada demand masyarakat, daya beli masyarakat masih landai belum ada pergerakan yang sangat signifikan.
Hal ini ditegaskan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Difi Ahmad Djohansyah, dalam “Cangkrukan Media Tetap Produktif dan Inovatif Di Masa Ujung Pandemi di Surabaya”, di Museum Bank Indonesia.
Selama Triwulan I,II dan III tahun ini, grafik perekonomian Jatim memang masih sulit diprediksi. Pada triwulan II, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diprediksi naik di kisaran 2 hingga 3 persen.
“Proyeksi kenaikan ini diperkirakan karena tingginya daya beli masyarakat, terutama saat menjelang ramadan dan lebaran tahun 2021. Dan kita optimis ekonomi Jawa Timur tumbuh diatas 5,3 persen, karena industri manufaktur di Jawa Timur sudah mulai bergerak,” katanya.
Pada momen lebaran tahun ini, ekonomi Jawa Timur akan lebih baik dibanding lebaran tahun lalu. Pada lebaran 2020, kondisi masih lock down, sementara lebaran tahun 2021 ini tidak ada lock down, tapi penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) tetap ketat dijalankan. “Saya coba keliling hotel-hotel dan coba tanya, ternyata okupansi hotel sekarang ini sudah mulai bergairah. Artinya, saat lebaran bisa jadi ekonomi Jawa Timur akan terkerek naik,” tambah Difi.
Sedangkan inflasi di Jatim, saat ini relatif stabil, namun inflasi yang menunjukkan adanya demand masyarakat sudah mulai muncul. Jika dibanding inflasi tahun lalu, demand masyarakat benar-benar tidak ada sama sekali, karena kebijakan lock down, PSBB, dan pembatasan jam operasional usaha. (q cox, tama dinie)
