MALANG (Suarapubliknews) ~ Transformasi digital di Indonesia mencatat percepatan luar biasa dalam lima tahun terakhir, didorong oleh inisiatif strategis Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang digagas Bank Indonesia (BI). Kebijakan ini dinilai berhasil mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, terutama di industri keuangan dan perbankan, sekaligus memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
BSPI 2025 menghadirkan sejumlah terobosan penting seperti SNAP (interkoneksi bank dan fintech), BI-FAST, QRIS, digitalisasi daerah, dan penyederhanaan regulasi. SNAP mempermudah konektivitas antara bank dan fintech sehingga memperluas akses layanan keuangan.
Sementara itu, BI-FAST menawarkan sistem pembayaran instan yang cepat dan aman. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) semakin mempermudah transaksi digital masyarakat, didukung oleh program digitalisasi di daerah yang mendorong inklusi keuangan hingga ke pelosok.
Bank Indonesia mencatat dampak positif yang signifikan dari transformasi digital ini. Nilai transaksi pembayaran digital mencapai Rp60,3 triliun, setara dengan tiga kali Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data juga menunjukkan bahwa 90% bank di Indonesia telah mengadopsi kanal digital, baik melalui mobile banking maupun internet banking.
Rasio inklusi keuangan pun meningkat dari 48% menjadi 53% berdasarkan data World Bank 2022, dengan pertumbuhan transaksi EKD (Elektronik Kanal Distribusi) yang positif sejak 2018 hingga 2025. QRIS menjadi motor penggerak utama akselerasi ini. Sejak diluncurkan pada 2019, QRIS telah mencatatkan kinerja fenomenal.
Kepala BI Jatim, Ibrahim, pada Media Gathering BI Jawa Timur di Malang mengungkapkan bahwa jumlah pengguna QRIS telah mencapai 56,28 juta hingga Maret 2025, dengan 38,1 juta merchant QRIS dan 2,3 juta EDC. “Kecepatan adopsi ini jauh melampaui kartu kredit atau debit yang membutuhkan puluhan tahun untuk mencapai jumlah pengguna serupa,” katanya.
Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Himawan Kusprianto, menjelaskan bahwa partisipasi Generasi Z menjadi penopang utama perkembangan QRIS. “Perkembangannya akseleratif. Apalagi ini didorong oleh Generasi Z, bahkan sebentar lagi mereka banyak yang masuk ke dunia kerja. Mereka sangat confident,” ujarnya.
Generasi Z menyumbang 27,94% atau 75,49 juta dari total pengguna QRIS, diikuti oleh Generasi Milenial (25,87% atau 69,9 juta). Dukungan masif dari generasi muda ini mendorong volume transaksi QRIS mencapai 1,02 miliar hanya dalam waktu kurang dari enam tahun (2020-awal 2025).
Selain itu, QRIS juga menjadi fondasi digitalisasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mendominasi dengan porsi 93% atau 38,1 juta pengguna hingga Maret 2025. Dari jumlah tersebut, 57,52% adalah UMKM skala mikro, menunjukkan inklusivitas QRIS hingga ke sektor usaha terkecil.
Meskipun sukses, transformasi digital juga menghadirkan tantangan. Salah satunya adalah menyediakan alternatif pembayaran yang mudah dan terjangkau, serta memitigasi risiko fragmentasi industri akibat pesatnya inovasi. Sistem pembayaran domestik juga perlu siap mendukung transaksi lintas batas.
Menanggapi hal tersebut, BI menyiapkan sejumlah langkah strategis. “Transformasi digital di sektor pembayaran bukan hanya soal teknologi, tetapi juga upaya menghadirkan layanan yang inklusif, efisien, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Langkah-langkah tersebut meliputi:
Perluasan inovasi QRIS: BI tengah mempersiapkan peluncuran QRIS Cross Border yang memungkinkan transaksi lintas negara. Saat ini, QRIS telah terhubung dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, dengan rencana perluasan ke India, Korea Selatan, Jepang (sebagai mitra pertama), dan Uni Emirat Arab. Pengembangan QRIS Tap berbasis NFC juga terus digalakkan.
Penguatan fitur BI-FAST: Sistem ini terus diakselerasi perluasannya untuk menyediakan transfer dana cepat, murah, dan transparan.
Standardisasi sistem pembayaran digital nasional: Hal ini krusial untuk menjaga stabilitas dan inklusivitas ekonomi serta mencegah monopoli pasar.
Pengembangan platform transaksi pemerintah daerah: Untuk efisiensi fiskal berbasis digital.
Pada kesempatan yang sama, Ibrahim menekankan pentingnya peran media dalam mendukung transformasi ini. “Media adalah garda terdepan dalam menjembatani kebijakan dengan pemahaman masyarakat. Dalam transformasi ini, edukasi menjadi hal yang krusial,” ujarnya.
Dengan kebijakan yang adaptif, inovasi berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia optimistis dapat menghadapi tantangan digitalisasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi digital yang inklusif diyakini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Indonesia di tingkat global, mewujudkan masa depan ekonomi digital yang lebih merata. (q cox, tama dini)
