SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Menurut pemerhati dan pegiat satwa Singky Soewadji, Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tidak akan mampu melakukan perbaikan, selama tidak diberikan otoritas untuk pengelolaan Harga Masuk Tiket (HTM) oleh Wali Kota Surabaya.
“Dipasang jajaran direksi sehebat apapun, selama harga tiketnya masih tetap, maka manajemen saat ini tidak akan mampu melakukan inovasi apapun, meski Pemkot Surabaya menyutik dana penyertaan modal, sementara banyak kandang satwa dan infrastruktur lain yang butuh perbaikan,” ucapnya kepada Suarapubliknews.net. Minggu (8/4/2018)
Singky berpendapat, kebijakan Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya yang bersikukuh untuk tidak akan menaikan harga tiket dengan alasan membantu dan meringankan masyarakat Surabaya, dinilai kurang pas, karena faktanya mayoritas pengunjung justru berasal dari luar daerah.
“Harga tiket Rp 15 Ribu itu sebenarnya nilai 8 tahun yang lalu, kok masih diterapkan sampai saat ini, dan jika disebut harga tiket ini membantu masyarakat Surabaya jelas tidak benar, karena faktanya mayoritas pengunjung berasal dari luar daerah yang mencapai 70 persen, maka sebagai warga Surabaya saya tidak bisa menerima alasan itu, karena memang tidak merasakan manfaat itu,” tandasnya.
Terkait suntikan dana APBD dengan nomeklatur penyertaan modal, Singky dengan tegas menyatakan bahwa dana yang digelontorkan Pemkot Surabaya tersebut hanya berguna di masa transisi pengambilalihan, selanjutnya tidak diperlukan lagi.
“Dana penyertaan modal hanya berguna di awal masa transisi sebagai pengelola sekaligus pemilik KBS yang baru, tetapi untuk selanjutnya sudah tidak perlu, karena manajemen KBS sudah sangat mampu dengan pengelolaan harga tiket masuk, apalagi secara manajemen keuangan, pembukuannya juga harus terpisah antara omset dan penyertaan modal. Artinya, manajemen KBS tidak bisa serta merta menggunakan dana suntikan itu untuk perbaikan infrastruktur apalagi untuk kebutuhan satwa,” urainya.
Terkait kondisi manajemen PDTS KBS saat ini, Singky mengatakan jika secara manajemen sudah ada perbaikan karena sudah bisa bekerja bersama-sama. Namun terkait masa depan KBS, dia mengatakan jika endingnya hanya akan “bunuh diri”.
“Secara manejemen, so far so good, tetapi jika dikaitkan dengan kebijakan Wali Kota soal HTM, maka PDTS KBS ini sama saja dengan bunuh diri, karena besar pasak daripada tiang, antara pemasukan dengan pengeluaran tidak berimbang, artinya terus merugi setiap tahunnya,” katanya.
Diakhir paparannya, Singky tetap akan memperhatikan perkembangan KBS karena dirinya juga punya kepentingan soal masa depan satwa di dalamnya. Termasuk akan terus mengusut kasus penjarahan 420 satwa berkedok konservasi yang menurutnya dilakukan oleh Rahmad Syah sebagai Ketua Perhimpunan Kebun Binatang Surabaya dan Tony Sumampau sebagai Sekjen nya.
“Sampai kapanpun akan saya kejar, karena itu jelas-jelas tindakan mencuri, oleh karenanya kami akan lakukan gugatan ke Polrestabes Surabaya yang telah mengeluarkan SP3 kasusnya,” pungkasnya. (q cox)
