SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Gonjang-ganjing yang terjadi di intern DPC Surabaya dan DPD Jatim Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) terkait penunjukan nama untuk posisi Plt Ketua DPC dan Sekretaris DPD belum usai dan sepertinya akan berbuntut panjang.
Belakangan beredar kabar di lingkungan DPRD Surabaya jika telah muncul surat permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk Edi Rachmat anggota Fraksi Handap asal partai Hanura.
Surat permohonan itu dengan nomor 14/PEM/DPC-SBY/HANURA/XI/2016, perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) sdr. Edi Rachmat, SE.MM tertanggal 10 November 2016. Surat PAW ini di tandatangai oleh Wisnu Wardhana sebagai ketua dan Agus Santoso sebagai sekretaris, dan posisi suratnya sudah berada di meja Armuji Ketua DPRD Surabaya.
Adapun alasannya, Edi Rachmat dianggap tidak disiplin dalam menjalankan tugas dan tidak loyal terhadap DPC Partai Hanura Kota Surabaya yang menghantarkan Edi menjadi anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.
Tidak hanya itu, sesuai isi surat permohonan PAW yang diajukan DPC Hanura Kota Surabaya, Edi juga telah diberikan surat peringatan pertama karena dinilai tidak pernah hadir dalam berbagai undangan rapat yang diadakan oleh DPC Hanura Kota Surabaya, dengan bukti yang dilampirkan.
Menanggapi hal ini, Edi Rachmat terlihat santai bahkan menjawab sambil tersenyum, karena dia meyakini jika yang berhak mengajukan PAW itu adalah DPP, bukan jajaran pengurus setingkat DPC.
“Setahu saya yang bisa melakukan PAW itu DPP, apa bisa DPC, tapi yang biarlah, sementara ini saya lebih baik diam,” ucapnya, Selasa (22/11/2016)
Namun politisi Hanura yang saat ini menduduki posisi sekretaris Komisi B DPRD Surabaya ini juga mencurigai adanya kejanggalan di surat permohonan PAW, yang diajukan oleh DPC Hanura Surabaya.
“Kan aneh, rekom Plt ke saya tanggal sebelas, kalau surat itu dibuat tanggal sepuluh, lantas posisi pak WW sedang dimana, anda kan bisa menyimpulkan sendiri,” tandasnya.
Namun secara tegas dia mengatakan, jika dirinya tidak takut dengan ancaman PAW yang diajukan oleh jajaran pengurus DPC Hanura Surabayaya.
“Saya tidak usah menyebut siapa biang persoalan ini, teman-teman sudah tau semualah, tapi karena itu menjadi kewenangan DPP, bukan DPC, maka saya tidak takut,” pungkasnya. (q cox)
