SURABAYA (Suarapubliknews) – Dalam momentum Peringatan Hari Pahlawan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penandatangan persetujuan naskah berita acara dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (10/11/2025).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan bahwa dalam APBD tahun 2026 muncul adanya pembiayaan alternatif senilai 1,595 T sekaligus juga ruang fiskal yang cukup besar senilai 3,9 T diluar belanja wajib.
Menurut ia, ini memberikan keleluasaan di APBD 2026 untuk memberikan perhatian yang serius pada pembangunan infrastruktur yang masih menyisakan PR besar. Pengendalian banjir mendapatkan porsi yang cukup besar.
“1,1 T diharapkan mampu mengatasi titik titik banjir yang ditahun tahun sebelumnya selalu mengalami rasionalisasi. Saluran dan rumah pompa medokan semampir senilai 65 M yang bisa menyelesaikan banjir di 4 kelurahan (Semolowaru, Medokan semampir, Menur dan Manyar),” ucapnya kepada media ini. Selasa (11/11/2025)
“Begitu juga dengan alokasi 100 M untuk menuntaskan sub sistem Sby barat, Harus segera dituntaskan, diselesaikan dan tidak boleh terasionalisasi krn kedaruratan banjir di titik tersebut,” tegasnya.
Hal lain yang sangat urgent terkait dengan banjir adalah perlunya inovasi atau penggunaan aplikasi untuk pengerukan/normalisasi sehingga setiap hari bisa dijadwalkan normalisasi tepat waktu disaat musim kemarau.
Tidak hanya itu, namun sarpras untuk pengerukan juga perlu dievaluasi baik alat berat maupun ringan baik itu ketersediaaannya maupun kualitasnya karena sering terjadi pengerukan tidak terlayani karena alat rusak atau alat kurang.
Politisi Perempuan asal fraksi PKS ini juga menegaskan, terkait inovasi juga dibutuhkan inovasi alat yang bisa sedot sampah maupun sedimen untuk 153 kelurahan.
“Mungkin bisa pilot project dulu baru diterapkan diseluruh kelurahan. Sehingga harapan besar bagi pengendalian banjir kota Sby tdk ada lagi titik darurat banjir yang menyusahkan warga, tdak ada lagi alasan tidak ada anggaran atau tdk ada lagi alasan banjir karena kelalaian warga,” tandasnya.
Bagi Aning, APBD 2026 juga berupaya maksimal menyelesaikan hak dasar berupa papan bagi warga kota Surabaya. Jika di tahun 2025 ada 2069 rumah tidak layak huni yang dibangun kembali, maka pada tahun 2026 ini alokasi naik menjadi 2420 rumah yang akan dibongkar dan diperbaiki agar rakyat Surabaya nyaman, sehat serta hidup dg hunian yg layak. Sehingga 7789 antrian warga kota Sby untuk perbaikan rutilahu menyisakan 5000 antrian semoga bisa diselesaikan di 2026 dan 2027.
“Hal lain yang masih kita upayakan untuk adalah ketersediaan rusunawa bagi 10.000 antrian yang sampe dengan hari ini tidak ada solusi, masih diupayakan komunikasi intensif dengan Kementrian agar keluar dari APBN tedmasuk program 3 juta rumah,” tuturnya.
Selain itu, Aning juga menyampaikan bahwa transportasi publik kota Surabaya juga mendapatkan perhatian serius di APBD 2026, anggaran transpotasi publik yang biasanya berkisar 0,3 s.d 0,7 % dari APBD kini naik 1,6 % atau 213 M. “Meski ukuran terbut masih sangat jauh dari ideal, namun ada peningkatan,” ujarnya.
Pemenuhan rute yang betul betul dibutuhkan masyarakat akan sangat membantu ditengah BBM yang semakin melangit harganya, juga kemacetan serta polusi yang semakin besar harus menjadi fokus perhatian pemerintah kota untuk segera memenuhi ketercukupan rute dan armada.
“Apalagi dengan adanya SLLR yang beroperasi di tahun 2027, Pemkot juga harus memikirkan armada penghubung dari stasiun. Hal ini mengurangi kemacetan dengan berpindahnya mobiltas dari kendaran pribadi ke kereta untuk pekerja Sutabaya dari luar,” jelasnya.
Diakhir paparannya Aning menambahkan, bahwa tantangan infrastruktur yang terakhir adalah pengelolaan sampah kota Surabaya yang masih sekitar 1500 s,d 1800 ton sampah per hari yang dikelola di TPA Benowo. Dan 70 s.d 80% adalah sampah organik.
APBD 2026 menjawab tantangan pengelolaan sampah dengan menggunakan inovasi bak komposter, akan dibagikan 1600 bak komposter di setiap Rw sebagai pilot project percontohan komposter organik.
“Harapannya pengurangan sampah terutama organik menjadi siknifikan untuk ditindaklanjuti per RT pada penganggaran berikutnya,” pungkasnya. (q cox)
