SURABAYA (Suarapubliknews) – DPRD Kota Surabaya melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) menggelar rapat dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya terkait program prioritas Walikota Surabaya yakni soal pengentasan pengangguran.
Aning Rahmawati anggota Pansus dari Fraksi PKS mengatakan, bahwa laporan yang memuat angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan dikatakan turun drastis dari angka 9,79% menjadi 4,91 % pada tahun 2024 atau setara dengan 70.000 orang, menurutnya cukup aneh karena validasi yang dilakukan oleh disnaker hanya melalui Kader Surabaya Hebat (KSH).
“Sementara, KSH ini tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus untuk survey pengangguran dan hasil survey KSH dan angka pengangguran 72.000 ini hampir sama dengan BPS. Dimana data BPS masih belum ada no telpon meski sudah BNBA (By Name By Address),” ucap Aning. Sabtu (12/04/2025)
Dari Bappedalitbang, kata Aning, saat LKPJ bahkan menyampaikan belum ada data riil sebagaimana Dinsos punya data riil kemiskinan yang di up date melalui musbangkel. “Hal ini harus betul-betul di evaluasi sehingga data pengangguran betul-betul clear nd clean di lapangan, sehingga intervensi yang dibuatpun bisa tepat,” tandasnya.
Menurut dia, perlu aksi nyata atau aksi riil dari Pemkota Surabaya, karena dari 72.000 pengangguran, disnaker hanya bisa memfasilitasi 7074 untuk disalurkan ke seluruh perusahaan di wilayaha Kota Surabaya. Angka 7047 ini juga tidak semuanya berbasis angka dari 72.000 angka pengangguran.
Aning menegaskan jika di luar itu ada 38.000 lulusan SMA dan SMK yang juga menjadi fokus Disnaker dan belum ada intervensi, serta belum disingkronkan dengan data 72.000.
“Bisa jadi data 38.000 diluar 72.000 atau di dalamnya. Ini perlu menjadi perhatian khusus terkait dengan data. Di sisi lain ada lulusan PTN/PTS di Kota Surabaya dengan KTP Surabaya juga yang belum masuk di data Disnaker Surabaya tersebut,” jelasnya.
Maka, jika ditinjau dari sisi anggaran yang nilainya hanya 10.3 Miliar, tidak nampak keseriusan dari Pemkot Surabaya, karena anggaran ini tidak sebanding dengan jumlah pengangguran yang harus dientaskan.
Aning menuturkan, karena pengentasan pengangguran adalah salah satu program prioritas walikota dalam jabaran visi misinya maka roadmapnya harus jelas.
“Dalam 5 tahun ke depan RPJMD harus bisa menjawab sehingga anggaran dalam APBD setiap tahun bisa terukur, bisa mengentaskan sampai berapa persen, yang lebih penting lagi adalah validasi data oleh disnaker agar intervensinya juga tepat,” pungkasnya. (q cox)
