SURABAYA (Suarapubliknews) – Tahapan Musrenbang di Kota Surabaya untuk perencanaan pembangunan Tahun Anggaran (TA) 2025, baik di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan telah dimulai, untuk penyusunan rencana kerja di Forum OPD.
Aning Rahmawati, ST, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya berharap, perencanaan pembangunan bukan hanya rutinitas dari pemerintah kota yang harus menyerap anggaran dan mempertanggungjawabkan.
“Namun lebih pada program yang mensolusikan, terukur dan secara riiil menyelesaikan permasalahan utama kota Surabaya secara bertahap,” ucap Aning Rahmawati kepada media ini. Selasa (5/03/2024)
Menurut politisi perempuan asal fraksi PKS ini, ada beberapa hal yang harus dicermati dalam forum perangkat daerah terkait permasalahan utama kota Surabaya diantaranya soal pengelolaan sampah dengan anggaran total 581 M.
“Ini sebagian besarnya terserap untuk satgas sampah, satgas taman, tipping fee TPA Benowo, sementara anggaran murni pengelolaan sampah sendiri masih minimalis, sehingga belum nampak inovasi teknologi untuk penyelesaian pengurangan sampa,” ujarnya.
Aning mengatakan, jika pengurangan sampah di persil juga belum nampak keseriusannya baik di penguatan anggaran maupun SDM, sebagai upaya khusus untuk mengurangi secara bertahap.
Artinya, lanjut Aning, diperlukan SDM khusus yang melakukan monev, pendampingan, melakukan kerjasama dengan banyak Lembaga untuk mensukseskan program kampung Surabaya hebat yang targetnya mestinya bisa 600 ton berkurang selama 5 tahun.
“Fokus SDM DLH masih sering teralihkan untuk mengurusi lomba2 rutin tiap tahun. Bila perlu keseriusan tadi dibuktikan dengan dibentuk BLUD atau bahkan BUMD yang betul betul fokus pada pengurangan sampah, tentunya kita hitung anggarannnya,” tandasnya.
Perempuan berhijab alumni ITS ini juga menambahkan jika hal lain yang masih menjadi permasalahan serius di wilayah hokum kota Surabaya adalah ketersediaan transpotasi publik.
Menurut dia, pemerintah kota, provinsi dan pusat harus duduk untuk membuat bisnis manajemen pengelolaan transportasi publik di kota Surabaya, utamanya mengurangi kemacetan di wilayah aglomerasi.
“Karena kemacetan di Surabaya berdasarkan data dishub sebagian besarnya dari luar Surabaya,” tuturnya.
Maka perlu dipikirkan betul berdasarkan data pekerja yang mobilitas dan juga area mobilitas di Surabaya agar terjangkau oleh mass transportation (transportasi masal).
“Setelah itu dilengkapi dengan regulasi yang mengatur warga non Surabaya yang masuk dengan menggunakan transportasi masal,” jelas Aning.
Kata Aning, dalam forum OPD kota Surabaya masih menyampaikan penambahan 3 koridor mass transportation dan 72 unit mass transport di tahun 2025. Di tahun 2024 sudah ada terobosan anggaran untuk BTS APBD yang harus dikawal dan dievaluasi untuk ditindaklanjuti di 2025.
“Sementara di tahun 2025 dianggarkan 504 M untuk pengendalian banjir kota Surabaya saat forum OPD DSDABM. Nilai yang kecil karena didalamnya sudah termasuk ongkos satgas yang tidak kalah besar,” tuturnya.
Dia menyampaikan, bahwa pembangunan drainase di lingkungan pemukiman 100 M, yang lainnya masih fokus pada drainase perkotaan.
Namun bagi Aning ada hal yang menarik di tahun 2025, yakni direncanakan pembangunan underpass dolog senilai 200 M dari APBN, serta pelebaran jalan wiyung lidah kulon yang akan menyelesaikan kemacetan dikawasan Surabaya barat disamping radial road dan JLLB, juga rencana pembebasan jalan alternative darmahusada sepanjang 13500 m2
“ini harus betul betul dicermati terkait dengan prioritas kota Surabaya. Normalisasi dan naturalisasi saluran baik karena alih fungsi lahan maupun karena pendangkalan sedimen tetap harus menjadi perhatian utama dalam pengendalian banjir kota Surabaya. Disamping penyelesaian koneksitas saluran,” pungkasnya. (q cox)
