SURABAYA (Suarapubliknews) – Untuk kali kedua, wakil dari PT. Pesta Pora Abadi selaku manajemen Mie Gacoan tidak tampak hadir (mangkir) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DPRD Surabaya pada hari ini, Selasa (16/9/2025).
Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif, menyayangkan ketidakhadiran manajemen PT Pesta Pora Abadi untuk kedua kalinya. Menurutnya, dewan akan memberikan kesempatan terakhir dengan mengundang kembali pada Selasa (23/9/2025).
“Jika mereka masih mangkir untuk ketiga kalinya, kami akan rapat internal dengan pimpinan dewan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Salah satu opsi yang muncul adalah meninjau ulang seluruh kelengkapan perizinan mereka, mulai amdal lalin hingga legalitas semua outlet Mie Gacoan di Surabaya,” tegasnya.
Afif juga menambahkan, pihaknya tidak serta-merta meninjau lokasi karena Mie Gacoan bukan franchise melainkan dikelola langsung oleh PT Pesta Pora Abadi dengan kantor pusat di Malang. Namun, ia memastikan seluruh surat resmi dewan sudah diterima oleh manajemen.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi B, Budi Leksono. Ia menilai manajemen Mie Gacoan sengaja mengabaikan proses mediasi di dewan, sementara langkah pemutusan kontrak dengan juru parkir tetap berjalan.
“Sikap mereka ini diundang tidak datang, tapi surat pembatalan kerja sama dengan jukir meluncur terus. Kalau dewan saja diabaikan, apalagi PJS. Maka warning kita jelas: selama proses mediasi berjalan, manajemen Mie Gacoan dilarang mengambil tindakan yang justru menambah masalah,” ujarnya.
Merespon hal ni, Ketua PJS Surabaya Izul Fikri, menilai bahwa absennya manajemen Mie Gacoan menunjukkan sikap tidak menghargai lembaga dewan.
“Kami sebagai koordinator parkir Mie Gacoan se-Surabaya merasa sangat kecewa karena untuk kedua kalinya perwakilan mereka tidak mengindahkan undangan dewan. Artinya seakan-akan kami ini dipermainkan. Ini dewan lo yang ngundang, bukan kami. Dewan saja dibeginikan, apalagi kalau koordinator parkir yang ngundang,” tegasnya.
Ditambahkan kuasa hukum PJS, Taufik, yang mengatakan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang lebih besar. Ia mengingatkan agar pihaknya tidak diposisikan sebagai penghambat investasi.
“Jangan sampai timbul pemikiran jukir itu bikin kacau bisnis mereka. Nanti Mie Gacoan menyudutkan kami seolah anti investasi. Kami berterima kasih pada Komisi B yang sudah men-support, tapi tolong hindari cara-cara politik. Ini hanya soal mis understanding, bukan upaya menghalangi investasi,” jelasnya. (q cox, Fred)
