SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Setelah Armuji Ketua DPRD Surabaya, kini giliran Masduki Toha wakil ketua DPRD Surabaya ikut angkat bicara soal belum dicairkannya anggaran gaji PNS ke 13 oleh Pemkot Surabaya.
Menurut Masduki, cair dan tidaknya hak PNS ini ada ditangan Wali Kota Tri Rismaharini, padahal telah menjadi instruksi Mendagri dan telah menjadi keputusan rapat paripurna DPRD Surabaya.
“Persoalan ini ternyata hanya ada di Bu Risma Wali Kota, sampai pak Bambang DH Ketua Bapilu PDIP nya juga meminta untuk dicairkan, artinya ini hanya soal apa maunya Bu Risma, uang sudah ada, mekanisme sudah dilakukan, sekarang apa maunya,” ucap Masduki.
Politisi asal Fraksi Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) ini sampai mengaku jengah dengan sikap Wali Kota Surabaya yang masih terkesan mengulur-ulur pencairan hak para abdi negara di lingkungannya sendiri. Tapi dia meminta jawaban yang jelas.
”Sekarang mau dicairkan atau enggak terserah, kita ini di DPR ini kan butuh jawaban yang jelas, karena jajaran Sekda kebawah sudah siap, bahkan Wakil Wali Kota juga sudah pasangan badan, tapi faktanya masih saja tidak bisa,” akunya.
Masduki juga menilai ada kejanggalan di pemerintahan Risma, karena tidak memberikan delegasi penuh kepada wakilnya jika berhalangan untuk hadir, atau sedang berada di luar negeri.
“Anehnya lagi, kenapa tidak ada pendelegasian, alasan ke luar negeri itu hanya dibuat-buat, buktinya paripurna nota keuangan 9,2 Triliun bisa dibahas dan digedog tidak dengan Wali Kota, tapi dengan Wakil Wali Kota, kenapa pencairan yang nilainya sekitar 58 Miliar nggak bisa,” tandasnya.
“Sekarang bolanya ada di Bu Risma, tapi tolong berikan jawaban yang jelas kepada kami, masyarakat dan selurush PNS yang jumlah mencapai 24 Ribu itu, mau atau tidak mau mencairkan, biar jelas,” tambahnya.
Masduki mangatakan sangat khawatir, polemik pencairan gaji PNS ke 13 ini akan berdampak politis di Pemilu 2019, meskipun dirinya berharap agar tidak ditarik-tarik ke ranah politik, karena persoalan tersebut murni menyangkut hak PNS.
“Yang jelas ini tahun politik, jangan dibuat permainan seperti ini, dan saya tidak mau dikaitkan dengan politik karena ini murni soal hak para PNS, Ini dampak politisnya akan sangat jelas, termasuk untuk Pilpres mendatang,”
“Kalau jumlah PNS yang mencapai 24 ribu itu dikalikan 3 (satu keluarga) sudah ratusan ribu loh, ini bahaya, baik secara sosial maupun ekonomi, apalagi politis, karena sangat bosa dihubung-hubungkan terus,” imbuhnya.
Sebenarnya saya bisa santai aja, lanjut Masduki, tetapi ini kan menyangkut hak nya PNS. “Lagian bukan uang kita kok, kita ini hanya sebagai perantara saja, maka tolong kepada Wali Kota beri kami jawaban yang jelas dan pasti, dicairkan atau tidak,” pungkasnya. (q cox)
