SURABAYA (Suarapubliknews) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan nota penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Surabaya tahun 2026, Selasa (7/10/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, dimulai pukul 11.27 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, dan dihadiri oleh 35 anggota dewan, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, para asisten pemerintah kota, pejabat perangkat daerah, pimpinan BUMD, serta perwakilan media.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Adi Sutarwijono menyampaikan bahwa agenda rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari jadwal yang telah disusun sebelumnya, di mana Wali Kota Surabaya akan menyampaikan nota keuangan serta rencana pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2026.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam pidatonya memaparkan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan kota untuk tahun depan. Ia menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warga Surabaya melalui prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas sektor.
“Pemerintahan yang sejahtera harus terus diperkuat agar anggaran yang disepakati bersama benar-benar mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya kepada seluruh undangan yang hadir.
Eri menyoroti tantangan global seperti ketidakstabilan ekonomi dunia, perang dagang, serta dinamika geopolitik internasional yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Namun, ia optimistis Surabaya mampu menjaga momentum pertumbuhan dengan semangat gotong royong dan daya juang masyarakat.
Perekonomian Surabaya pada tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 5,76 persen—lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi. Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen. Target ini akan ditempuh melalui penguatan empat sektor utama: konsumsi masyarakat, investasi dunia usaha, belanja pemerintah, dan aktivitas ekspor-impor.
RAPBD 2026 juga menyoroti tiga sektor prioritas: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Anggaran pendidikan direncanakan mencapai Rp2,83 triliun atau 22,49 persen dari total APBD, untuk mendukung pembangunan sekolah baru, peningkatan mutu guru, serta pengembangan minat dan bakat siswa.
Untuk sektor kesehatan, dialokasikan anggaran sebesar Rp2,46 triliun atau 19,54 persen dari APBD, difokuskan pada peningkatan layanan promotif dan preventif, penguatan fasilitas kesehatan, serta perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sementara itu, belanja infrastruktur menjadi pos terbesar dengan anggaran Rp6,13 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sistem drainase, pengendalian banjir, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan sarana transportasi publik.
Eri Cahyadi menegaskan bahwa tema pembangunan tahun 2026 adalah “Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur.” Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan dalam mewujudkan kota yang semakin tangguh, inklusif, dan berdaya saing. (q cox)
