SURABAYA (Suarapubliknews) – Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Senin (16/6/2025), berlangsung hangat dan penuh dinamika.
Rapat dimulai pukul 14.10 WIB dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, serta dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, para kepala OPD, serta 35 anggota dewan.
Sebelum memasuki substansi agenda, suasana rapat sempat mencair sejenak. Adi Sutarwijono membuka sidang dengan nada berseloroh, “Karena isu efisiensi dan keterbatasan waktu, kami harap juru bicara fraksi-fraksi cukup menyerahkan salinan tertulis pemandangan umumnya, tanpa harus membacakan secara utuh.” ucapnya.
Dalam pemandangan umum yang disampaikan Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Cahyo Siswo Utomo, disampaikan berbagai apresiasi atas kinerja Pemkot Surabaya selama tahun 2024.
Fraksi PKS mengacungi jempol terhadap raihan 13 kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Surabaya yang mencapai 5,76 persen juga mendapat pujian, meskipun belum melampaui capaian tahun 2022 yang mencapai 6,51 persen.
“PKS mencermati realisasi serapan anggaran belanja sebesar 86,94 persen yang meski menurun dari tahun sebelumnya, namun secara nominal mengalami peningkatan. Demikian pula dengan pendapatan daerah yang mencapai Rp10,03 triliun atau 88,78 persen dari target, tetap dinilai positif”, kata Cahyo
Salah satu poin penting yang disoroti PKS adalah kontribusi signifikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap PAD. Fraksi ini mengapresiasi diterbitkannya Perwali No. 14 Tahun 2024 tentang penghapusan sanksi administratif PBB, sekaligus mengusulkan perluasan keringanan bagi kelompok masyarakat rentan. Mereka juga mendorong penguatan sektor pendapatan lain untuk mengurangi ketergantungan pada PBB.
Namun, catatan kritis juga tak luput disampaikan, yakni terkait rendahnya belanja modal yang hanya menyentuh 19 persen dari total belanja, serta anjloknya realisasi pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi menjadi 56,82 persen — turun drastis dari 88,35 persen pada tahun sebelumnya.
“PKS menilai hal ini perlu diperbaiki karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat”, ujar Cahyo melanjutkan.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga mengapresiasi berbagai program pemberdayaan UMKM, sertifikasi aset, hingga program beasiswa kuliah yang strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan. Namun, mereka tetap mendesak agar jangkauan program lebih merata serta kuota beasiswa ditingkatkan di tahun anggaran mendatang.
Usai rapa paripurna, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menyampaikan penegasan bahwa seluruh proses pembahasan Raperda ini akan dilakukan sesuai mekanisme perundang-undangan.
Ia menyebut bahwa semua masukan dari fraksi akan diperhatikan secara serius, terutama menyangkut serapan usulan pembangunan dari warga yang disampaikan oleh para anggota dewan.
“Ini penting agar DPRD bisa terus berkontribusi dalam pembangunan Kota Surabaya, termasuk soal infrastruktur, perbaikan kampung, penerangan jalan umum, hingga perbaikan rumah tidak layak huni,” ujar Adi.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengapresiasi pandangan seluruh fraksi yang dinilai sangat konstruktif. Ia menyebut masukan tersebut menjadi bahan evaluasi penting agar kinerja pemerintahan bisa terus ditingkatkan.
“Alhamdulillah, banyak rekomendasi fraksi yang sudah kami laksanakan. Bahkan, meski banyak retribusi dan pajak dihapus, kita tetap bisa menjalankan program prioritas, menurunkan kemiskinan, stunting, dan meningkatkan IPM,” jelas Eri. (q cox, Fred)
