SURABAYA (Suarapubliknews) – Aning Rahmawati, S.T yang kini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi Pembangunan, menggelar giat Reses untuk menjaring aspirasi Masyarakat di 12 titik wilayah Dapilnya.
Di wilayah Medokan, Aing mendapatkan keluhan terkait bea siswa yang menurutnya masih menyisakan duka warga, karena masih tetap dipotong jadi 2.5 jt, sehingga seorang mahasiswi UINSA dengan 3.46 dengan terpaksa tidak bisa melanjutkan tugas akhirnya.
“Karena tidak ada biaya, yang terpaksa harus dialihkan ke UKT. Tentunya kegaduhan ini harus betul betul dituntaskan, sehingga anak berprestasi tetap bisa kuliah,: ucapnya kepada media ini. Minggu (15/02/2026).
Dalam masalah infrastruktur pembangunan, srikandi PKS ini mengatakan bahwa soal sarpras banjir masih mendominasi karena dianggap belum merata. Di GAT (Geografi/Analisis Teritorial) wilayah yang sangat dekat dengan pesisir dan sebagiannya dulunya adalah konservasi, bahkan belum ada sistem drainasenya sehingga banjir bisa sepaha.
“Ini harus menjadi perhatian serius pemkot karena warga berhak dilindungi. Saat sidak ke lokasi betul-betul warga sambat dan memang outletnya tidak jelas semua sehingga air masih berputar putar tidak jelas ujungnya,” terangnya.
Masalah lainnya, yang terkait dengan pengembang yang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sekaligus pengembang yang mengakibatkan banjir bagi warga juga masih mendominasi.
“Harusnya pemkot yang saat ini didampingi BPK bisa segera menyelesaikan target serah terima PSU ini ditahun 2025,” tegasnya.
Aning juga mendapati hal menarik di wilayah Keputih, yakni warga mampu mengelola sampah MBG yang diolah menjadi pakan bebek, lele, patin. Saat ini mereka bisa membudidayakan 400 bebek. “Hal ini tinggal disupport pemkot agar berkembang pesat nantinya,” ujar Aning.
Sementara di wilayah Rungkut, kata Aning, sedang mengemuka soal pemberdayaan ekonomi. Rakyat butuh Pemkot hadir untuk mereka. 100 pedagang makanan (UMKM) sambat karena diobrak oleh pol pp padahal itu penghidupan mereka bahkan lapaknya juga disita.
“Tentunya ini kebijakan yang tidak bijak, ditengah pengangguran yang belum jelas solusinya, Pemkot belum mampu merangkul para UMKM untuk naik level,” tandasnya.
Disamping itu, lanjut Aning, dampak banjir akibat pembangunan RSEC juga tidak main main bagi warga Penjaringan Sari dan Kali Rungkut.
“Tentunya pemkot harus memberi contoh terbaik bahwa pembangunan harus berkelanjutan dan tidak berdampak, dalam waktu dekat komisi C akan mengawal serius bab dampak pembangunan RSEC ini,” pungkasnya. (q cox)
