SURABAYA (Suarapubliknews) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengubah rute atau trase proyek infrastruktur pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) atau Outer East Ring Road (OERR). Rencananya, rute JLLT akan digeser dari rencana awal yang sebelumnya melewati Jalan Middle East Ring Road (MERR).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa perubahan rute ini untuk menekan biaya pembebasan dan pembangunan JLLT yang mencapai sekitar Rp 7 triliun. Pihaknya pun mengusulkan agar rute lintasan JLLT digeser ke sisi luar di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya).
“JLLT itu digeser ya, bukan lewat yang perencanaan awal. Ini akan kita sampaikan kepada kementerian. Jadi, JLLT akan melintasi daerah-daerah pantai, tidak lagi ke tengah kota yang menuju Jalan MERR,” ujar Wali Kota Eri, Senin (26/8/2024).
Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya belum menyampaikan usulan perubahan rute ini kepada pemerintah pusat. Saat ini pihaknya masih mendiskusikan terkait rencana perubahan rute tersebut. “Kita memang belum sampaikan ke sana (pemerintah pusat), nanti kita diskusikan mulai kapan pengerjaannya dari pemerintah pusat, karena kita minta digeser,” jelasnya.
Pun demikian, terkait kapan waktu pasti dimulainya pengerjaan JLLT, Wali Kota Eri juga masih menunggu informasi dari pemerintah pusat. Sebab, dimungkinkan pembangunan JLLT ini akan dicover oleh pemerintah pusat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tapi kalau pembebasan-pembebasan yang titik lokasinya tidak berubah, itu kita lakukan, meski tidak semuanya,” jelas mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Dalam proses perencanaan, Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya tengah menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan dan pembangunan JLLT. Dari hasil perhitungan sementara, anggaran tersebut mencapai sekitar Rp 7 triliun.
“Saya juga minta kepada Bappedalitbang untuk menyampaikan, pembebasan JLLT sampai bangunnya itu berapa? Ternyata pembebasan dan bangun itu sampai Rp 7 triliun,” ujar Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.
Dengan besarnya anggaran tersebut, ia menekankan pentingnya memasukkan rencana ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya.
Menurutnya, proyek JLLT ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Bahkan bisa menghabiskan anggaran APBD Surabaya jika dipaksakan selesai dalam kurun satu tahun.
“Makanya saya bilang, Rp 7 triliun ini harus dibuat RPJMD Pemkot Surabaya, kapan selesainya. Jadi tidak bisa diselesaikan tahun ini. Kalau diselesaikan tahun ini, APBD Surabaya habis,” jelasnya.
Untuk itu, ia menggarisbawahi bahwa setiap wali kota yang menjabat harus berani membuat keputusan besar agar proyek pemecah kemacetan di wilayah timur Surabaya itu bisa terus berlanjut. Oleh sebabnya, Cak Eri menekankan pentingnya setiap pemimpin Surabaya ke depan harus memastikan bahwa proyek infrastruktur JLLT tercantum dalam RPJMD sehingga tidak terhapus dari rencana pembangunan kota.
“Ini wali kota zaman saya harus berani bicara. Jadi nanti wali kota selanjutnya itu tenang. Kalau misalnya saya bilang, JLLT tak bangun dalam waktu singkat, tapi ternyata biayanya triliunan,” katanya.
Proyek infrastruktur pembangunan JLLT ini rencananya akan memiliki panjang sekitar 16,8 kilometer. Jalan dengan 60 meter itu akan melintasi enam kecamatan di Kota Surabaya. Mulai dari Kecamatan Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut dan Gunung Anyar.
Saat ditanya apakah anggaran Rp 7 triliun tersebut sudah dihitung dengan mempertimbangkan pergeseran rute JLLT, Cak Eri menjelaskan bahwa anggaran tersebut belum diperhitungkan dengan penggeseran rute. Namun, ia menyebutkan bahwa biaya bisa berkurang hingga 30 persen jika rute digeser ke kawasan pantai. “Kalau digeser, biaya bisa berkurang. Kalau perhitungan kita, rute digeser bisa berkurang hampir sekitar 30 persen,” jelas Cak Eri.
Meski demikian, Cak Eri menyatakan bahwa jika seluruh anggaran Rp 7 triliun digunakan hanya untuk pembangunan JLLT, maka APBD Surabaya 2024 akan habis. Karena itu, rencana pembangunan JLLT ini harus dimasukkan ke dalam RPJMD. “Kalau Rp7 triliun digunakan hanya untuk bangun JLLT, maka APBD Surabaya akan habis,” pungkasnya. (q cox)
