SURABAYA (Suarapubliknews) – Munculnya kabar soal varian baru virus Corona yang ditemukan di Kabupaten Bangkalan membuat sejumlah pihak waspada, karena pergerakan manusia dari Bangkalan ke Surabaya maupun sebaliknya cukup tinggi.
Hal ini menjadi perhatian DPD Partai Golkar Surabaya, yang menilai bisa memperbesar portensi penyebaran virus yang menurut para ahli lebih cepat penyebaranya dibanding varian sebelumnya.
”Mumpung belum kadung menyebar, ayo rembukan,” kata Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni, Rabu (9/6).
Arif Fathoni mengatakan, langkah penanganan tidak bisa hanya dibebankan kepada para pemangku daerah masing-masing wilayah, yakni Surabaya dan Bangkalan. Namun, kata dia, harus ada campur tangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
”Pandemi ini memukul semua sektor dan wilayah, termasuk Surabaya, kita tahu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi langsung menerapkan kebijakan tes antigen bagu pelintas Jembatan Surabaya, ini bagus. Namun kalau ini dibebankan semuanya kepada Surabaya, berat,” katanya.
Hal senada juga dikatakan Agoeng Prasodjo Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya, yang mengatakan bawa campur tangan pemerintah provinsi maupun pusat, terutama dalam hal alokasi anggaran, SDM dan sarana prasarana untuk penanganan Covid-19 varian baru ini mutlak diperlukan.
Sebab, kata dia, semua daerah memang mengalami krisis keuangan. ”Kalau kontsentrasinya terus diarahkan ke penanganan Covid-19, maka sektor lain tidak akan tergarap. Ini berarti pembangunan, perkembangan ekonomi, dan perbaikan kualitas SDM tidak hanya stagnan, tapi mundur,” kata dia.
Agoeng yang juga Anggota Komisi C DPRD Surabaya ini berharapa agar penanganan lebih efektif, namun tes antigen semestinya tidak hanya dibebankan kepada Kota Surabaya saja.
“Saat orang-orang melintas memasuki Kota Pahlawan, juga harus dilakukan tes antigen di semua daerah yang terkait dan berpotensi terjadi penyebaran virus corona varian baru. Madura misalnya, semua kepala daerah di sana harus menerapkan kebijakan serupa, dan ini butuh biaya besar,” tambahnya.
Dengan penanganan semacam itu, lanjut Agung, penanganan penyebaran Covid tidak dilalukan secara varsial antar daerah. Namun, secara menyeluruh sehingga penularan bisa ditekan. ”Ayo para kepala daerah duduk bersama-lah, ini masalah serius,” kata dia.
Agung juga berharap, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bisa memanggil kepala-kepala daerah baik di Madura maupun di Surabaya untuk berembuk membahas pola penanganan Covid-19 yang cepat, tepat, dan bermanfaat. ”Tujuanya saya kira sama, memutus mata rantai penyebaran corona,” ujar dia.(q cox)
