BANGKA BELITUNG (Suarapubliknews) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk kesekian kalinya mendorong penguatan belanja nasional maupun daerah dengan produk dalam negeri. Melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Gerakan tersebut, mengajak seluruh masyarakat untuk lebih mencintai dan membeli produk-produk dalam negeri.
Menurut Presiden Jokowi, dengan membeli maupun memakai produk-produk dalam negeri, diharapkan bisa menggerakkan dunia usaha yang pada akhirnya bisa membantu menggerakan perekonomian di dalam negeri.
Untuk itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mengajak seluruh masyarakat, bagi warga Jawa Timur saya mengajak untuk membeli dan memakai produk lokal. Produk tersebut bukan hanya barang, tapi juga obyek wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Begitu pula bagi warga daerah lain.
Hal itu disampaikan di sela- sela kunjungan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka misi dagang Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang, Selasa (24/5).
Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, gejolak perekonomian global dapat diatasi dengan strategi membelanjakan uang, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta, maupun masyarakat untuk membeli produk dalam negeri.
“Minimal 40 persen belanja pemerintah pusat dan daerah, serta belanja barang dan modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dialokasikan untuk membeli produk dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ungkapnya.
Ini juga merupakan bentuk tindak lanjut atas target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada Jawa Timur agar membelanjakan APBD untuk Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMKM sebesar Rp 26,8 triliun di tahun 2022. Target belanja PDN tersebut merupakan bagian dari target belanja APBN dan APBD untuk UMKM dan PDN sebesar Rp 400 Triliun dari seluruh kementerian dan pemerintah daerah.
“Di momen yang sangat baik ini, kembali saya mengajak kita bersama saatnya gotong royong memulihkan perekonomian rakyat melalui belanja produk-produk lokal. Baik dari sisi APBD maupun dari masyarakat juga,” tandas Gubernur Khofifah.
Sebagai informasi, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, sebanyak 93,37% atau 9,13 juta unit UMKM di Jatim ditopang oleh Usaha Mikro. Sedangkan 5,92% atau 579.567 unit merupakan Usaha Kecil, yakni yang memiliki pendapatan antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar per tahun. Sisanya, yang tergolong Usaha Menengah dengan penghasilan lebih dari Rp 2,5 miliar per tahun, berkisar 0,70% atau 68.835 unit. Ini berarti Usaha Mikro merupakan penopang utama di Jatim. (Q cox, tama dinie)
