BATU (Suarapublinews) ~ Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka diklat peningkatan kapasitas SDM bagi kepala desa angkatan III, IV, V Tahun 2023 di Hotel The Singhasari Resort Batu\.
Pembukaan diklat yang diikuti 180 kepala desa dari beberapa daerah di Jatim ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Khofifah didampingi Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai dan Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengatakan, bahwa posisi Desa menjadi kekuatan ketahanan nasional sangat penting di segala lini. Mulai ketahanan keluarga, ketahanan pangan, hingga ketahanan nasional. Hal ini karena desa merupakan unsur pemerintahan terkecil yang merekatkan energi di lini administrasi terkecil yaitu desa.
“Jadi posisi desa ini sangat penting, karena desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan. Sehingga, jika ketahanan desa tidak kuat, maka ketahanan nasional kita juga akan rapuh,” ungkapnya.
Untuk itu, dibutuhkan peran kepala desa sebagai aktor penting dalam pengembangan desa. Utamanya, dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program.
Atas peran kepala desa yang luar biasa, saat ini Jatim menjadi provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI No. 174 tahun 2023 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2023, jumlah desa mandiri di Jatim tercatat sebanyak 2.800 desa berstatus mandiri, 3.674 desa maju dan 1.247 desa berstatus berkembang.
Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain. Dari total 11.456 desa mandiri di Indonesia sebanyak 2.800 desa mandiri ada di Jatim atau 24,44 persen. Jumlah desa mandiri ini juga naik signifikan dibanding 2022. Saat itu tercatat ada 1.490 desa mandiri, dan tahun ini bertambah 1.310 desa menjadi 2.800 desa atau naik 88 persen.
“Alhamdulillah, Jatim berhasil mempertahankan capaian Desa Mandiri Tertinggi Nasional.Terima kasih atas peran luar biasa kepala desa yang sudah mengharumkan nama Provinsi Jawa Timur di antara provinsi se-Indonesia. Ini kerja cerdas para kepala desa di Jawa Timur,” tuturnya.
Gubernur Khofifah menambahkan, pada tahun 2019, di Jatim ada 344 desa tertinggal. Ketika melihat data tersebut, pihaknya mengundang dari berbagai latar belakang narasumber untuk memberikan Berbagai rekomendasi.
“Berkat rekomendasi tersebut, dalam waktu satu tahun tepatnya tahun 2020 desa tertinggal di Jatim menyisakan 3, kemudian tahun 2021 tidak ada desa tertinggal di Jawa Timur,” imbuhnya.
Lebih lanjut dijelaskan, di Indonesia per September 2023 ada 613 desa yang masuk kategori Desa Devisa. Dari 613 desa itu, sebanyak 149 desa di Jawa Timur sudah masuk kategori Desa devisa atau 24% dari total Nasional. Artinya, Diantara semua provinsi, desa devisa tertinggi ada di Jawa Timur.
Menurutnya, keberadaan desa devisi menjadi peluang besar bagi masyarakat desa untuk untuk mengembangkan potensi komoditas ekspor sehingga bisa mengundang investor. Investor ini tidak hanya investor asing tetapi juga investor dalam negeri berupa pabrik besar, tapi juga investor dalam negeri yang langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Di samping itu, juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa sekitar.
“Para kepala desa bisa memanfaatkan peluang desa devisa yang potensinya sangat besar. Artinya, berani melakukan ekspor melalui potensi yang ada di desa. Contohnya seperti rumput laut dari Sidoarjo, tenun dari Gresik dan Lamongan dan alat musik gendang jimbe dari Blitar,” terangnya.
Selain itu, Gubernur Khofifah menyampaikan, upaya Pemprov Jatim untuk mendorong terwujudnya Desa Mandiri juga diikuti dengan penguatan perekonomian desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Di Jatim sendiri, sudah terbentuk 6.490 BUM Desa yang mana 1.400 BUM Desa merupakan kategori Maju.
Penguatan perekonomian desa juga dilakukan melalui program Desa Wisata Cerdas Mandiri dan Sejahtera (Dewi Cemara). Dengan mengembangkan 596 Desa Wisata yang diantaranya ada 8 desa wisata peraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023
Terbaru, Gubernur Khofifah menambahkan, Unit usaha BumDesa sangat penting untuk diperhatikan. Tidak sekadar pengelolaan wisata, melainkan pengelolaan air minum dan pengelolaan sampah memiliki dampak yang positif serta unit usaha lainnya yang menjadi potensi efektif desa.
Di akhir, Gubernur Khofifah berharap, melalui diklat ini akan terus mengasah kemampuan-kemampuan yang dimiliki para kepala desa. Sebab, lewat forum ini akan ditemukenali energi maupun potensi luar biasa dari setiap desa dan masyarakatnya.
“Pola-pola ini terus mengasah bahwa diri kita memiliki kemampuan-kemampuan yang mungkin sebagian sudah terasah dan mungkin sebagian belum terasah. Maka di forum inilah akan ditemukenali energi luar biasa dan masyarakat yang panjenengan pimpin juga punya kemampuan yang luar biasa,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai mengatakan, kepemimpinan Gubernur Khofifah memberikan dampak signifikan. Mulai sektor ekonomi, turunnya angka kemiskinan diikuti turunnya tingkat pengangguran terbuka serta tumbuhnya pelaku UMKM.
Menurutnya, semua itu bisa terwujud berkat kerja keras Gubernur Khofifah bersama seluruh pihak sehingga geliat ekonomi masyarakat pasca pandemi terus tumbuh. Terkhusus bagi masyarakat Kota Batu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Termasuk ekonomi UMKM dan masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih dukungannya dan dukungan ibu Gubernur,” katanya.
Di sisi lain, Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto mengatakan, Diklat ini dilaksanakan selama 5 hari atau setara 43 jam pelajaran. Materi yang disusun sangat aktual agar mampu menjalankan roda pemerintahan desa.
Ia menyebut, jumlah peserta meningkat setiap tahun. Di tahun 2022 sebanyak 240 peserta dan di tahun 2023 sebanyak 720 peserta. Selanjutnya putaran kedua 13 November 2023 sebanyak 180 peserta. Putaran ketiga pada 20 November sebanyak 180 peserta dan putaran keempat sebanyak 60 peserta pada 4 Desember.
“Diklat ini, menindaklanjuti arahan ibu gubernur terkait urgensi kepala desa di Jatim, maka dilaksanakan Diklat kepala desa. Terbaru, kami juga memperkenalkan manajemen data desa serta pemanfaatan Artificial Inteligen (AI) untuk menunjang kinerja pemerintahan daerah. Selain pelatihan Diklat, kami juga mengadakan pelatihan para legal bersama Kemenkumham pada 27 November nanti dan diikuti 300 kepala desa di Jatim,” katanya. (q cok, tama dini)
