SURABAYA (Suarapubliknews) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menyatakan kesiapan menindaklanjuti instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP terkait antisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memicu gejolak ekonomi global.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP, Saifuddin Zuhri, mengatakan instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 963/IN/DPP/III/2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi Darmadi Durianto.
Menurut pria yang akrab disapa Ipuk yang juga menjabat Sekretaris DPC PDIP Suranaya tersebut menjelaskan, DPP PDIP meminta seluruh kader partai yang berada di pemerintahan daerah, baik kepala daerah maupun pimpinan DPRD dari Fraksi PDIP, untuk mencermati dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia.
“Kenaikan harga minyak dunia dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Karena itu, kader PDIP di daerah diminta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran,” terangnya pada Rabu (11/03/2026).
Ia menjelaskan, setiap kenaikan satu dolar Amerika Serikat pada harga minyak mentah dunia dapat menambah beban subsidi minyak di Indonesia hingga sekitar Rp7 triliun. Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya biaya distribusi barang, hingga berdampak pada harga pangan.
Menindaklanjuti hal itu, Fraksi PDIP DPRD Surabaya mendorong agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Hal-hal yang tidak terlalu mendesak bisa ditunda. Anggaran harus diprioritaskan pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta melakukan analisis komprehensif terhadap potensi dampak fiskal terhadap APBD, termasuk kemungkinan meningkatnya belanja subsidi, belanja operasional, hingga belanja pelayanan publik.
Fraksi PDIP DPRD Surabaya juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga bahan pokok di tengah potensi meningkatnya biaya distribusi akibat gejolak harga energi.
Menurut Ipuk, prioritas anggaran daerah harus diarahkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, serta penyediaan hunian layak.
Selain itu, penguatan program jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, buruh, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM juga menjadi perhatian penting dalam menghadapi potensi dampak ekonomi global.
“Efisiensi anggaran ini bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya. (q cox)
