SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, berbagai pencapaian dan prestasi yang telah diraih Provinsi Jawa Timur selama ini juga merupakan kinerja luar biasa dari super team seluruh OPD di Pemprov Jatim. Serta kolaborasi yang baik dari berbagai pihak. Sejak Februari 2019 sampai dengan akhir September 2023 Pemprov Jatim telah menerima 631 penghargaan baik regional, nasional maupun in ternasional.
Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan Gubernur Khofifah khusunya kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, jajaran Forkopimda Jatim, serta jajaran birokrasi pemerintahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, TNI, POLRI, instansi vertikal, para pengusaha, pelaku ekonomi, guru, petani, nelayan hingga pilar-pilar sosial, serta seluruh masyarakat Jawa Timur.
“Hanya dengan kekompakan dan soliditas bersama kita dapat bangkit dan berdiri tegak menghadapi berbagai tantangan. Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua,” ungkapnya.
Gubernur Khofifah optimistis dan yakin dengan semangat kerja cerdas, kerja partisipatoris, kerja berinisiatif, kerja berkolaborasi, kerja yang inovatif, Provinsi Jawa Timur akan terus bangkit, maju, dan melaju.
“Kerja seperti apakah yang kita butuhkan agar berhasil memenuhi ikrar Jawa Timur Bangkit, terus Maju dan Melaju, tentu bukan hanya kerja keras. Kita juga harus kerja cerdas, kerja partisipatoris, kerja berinisiatif, kerja berkolaborasi, kerja yang inovatif. Seperti yang saya sampaikan pada Hari Jadi Provinsi Jatim tahun lalu yaitu IKI, Inisiatif, Kolaboratif dan Inovatif. Hanya dengan kemampuan dan kecerdasan membangun kerja yang berinisiatif, kolaboratif dan inovatif yang melibatkan semua warga dan elemen strategis Jatim, kita dapat menghasilkan tidak saja warga Jatim yang berbahagia dan sejahtera, namun juga menghasilkan putra-putri Jatim sebagai _Game Changer_,” tambahnya.
Untuk itu, Gubernur Khofifah terus menekankan pentingnya membangun SDM yang tangguh dan mampu menjadi _game changer._ Hal ini seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia ke depan menghadapi berbagai tantangan dan krisis.
“Semua hal itu merupakan tantangan besar yang membutuhkan usaha yang keras, cerdas dan inovatif. Semua hanya bisa berjalan apabila kita memiliki pemuda-pemudi yang tangguh, _sat-set wat wet_ yang memiliki karakter dan kekuatan sebagai _game changer._,” tuturnya.
Dalam proses pembangunan, Provinsi Jatim terus berpegang pada prinsip _’no one left behind’_, atau tidak ada satupun yang akan ditinggalkan. Melalui berbagai upaya tersebut, banyak keberhasilan yang telah diraih Provinsi Jatim.
Antara lain, Pemprov Jatim berhasil signifikan menurunkan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2020 kemiskinan ekstrem di Jatim 4,40%. Angka ini kemudian menurun di tahun 2021 menjadi 2,23%. Dan pada tahun 2022 turun lagi menjadi 1.56 persen.
“Jatim juga berhasil mengurangi ketimpangan sosial yang tercermin dari penurunan signifikan GINI ratio kita. Hal ini menunjukkan hasil prestasi yang kita capai dilalui dengan jerih payah dan pengorbanan dari seluruh elemen rakyat Jawa Timur,” katanya.
Jawa Timur juga membuktikan sebagai provinsi dengan gudangnya desa mandiri. Terbaru, berdasarkan pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) 2023, Jatim dinobatkan sebagai provinsi dengan desa mandiri terbanyak se-Indonesia, dengan keberhasilan membangun desa mandiri di berbagai pelosok wilayah Jawa Timur dengan 2.800 desa dengan status mandiri, 3.674 desa maju, dan 1.247 desa dengan status berkembang.
“Dengan demikian, Jatim menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain. Dari total 11.456 desa mandiri di Indonesia, 24,44 persen desa mandiri ada di Jatim. Terimakasih kepada para kepala desa, camat, bupati serta pendamping desa di Jawa Timur,” jelasnya.
Kemudian, Jatim juga merupakan Provinsi Lumbung Pangan Nasional. Hal ini ditunjukkan pada sektor pertanian, dimana pada tahun 2020, 2021 dan 2022 Jawa Timur merupakan Provinsi dengan produksi padi nomor satu nasional. Di samping itu, Jawa Timur merupakan Provinsi dengan kontribusi nomor satu nasional untuk komoditas Jagung, Cabe rawit, Bawang Merah, Mangga, Pisang, dan Mawar.
“Demikian pula untuk komoditas pangan lainnya seperti sapi potong, sapi perah, ayam petelur, daging, telur, susu, gula kristal tebu, tembakau dan garam yang juga merupakan nomor satu nasional. Jawa Timur juga merupakan eksportir tertinggi Nasional untuk komoditas perikanan meliputi tuna, cakalang, tongkol dan udang. Terimakasih para petani, nelayan serta gapoktan se Jawa Timur,” katanya.
Lompatan pembangunan yang inklusif dan menekankan nilai egalitarianisme juga telah berlangsung di Provinsi Jatim. Hal itu ditandai dengan kemajuan dalam pembangunan kesetaraan gender, dimana Jatim telah meraih 13 kali anugrah Parahita Ekapraya (APE) dan 5 kali dalam kategori mentor.
Di bidang sosial, Pemprov Jatim memiliki berbagai program bantuan sosial, yakni program Bantuan Sosial Lanjut Usia (PKH Plus), ASPD Plus (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) bagi penyandang disabilitas berat. Bantuan modal usaha untuk penerima manfaat kategori kemiskinan ekstrem.
Kemudian, BLT DBHCHT Bantuan Langsung Tunai Dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diberikan kepada buruh pabrik rokok lintas wilayah. WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) bantuan modal usaha. KUBE merupakan bantuan tambahan modal bagi pelaku usaha Bersama.
“Semua itu dilakukan untuk memastikan kita menjalankan ikrar yang kita sepakati bersama bahwa pembangunan adalah bagian dari proyek pembebasan kemanusiaan, dan agar tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan ini, _no one left behind,”_ tegasnya.
Untuk mengembangkan talenta-talenta unggul dan memperkuat kapabilitas terutama kualitas diri dari Generasi Z, ada pula program Milenial Job Center (MJC), relawan TIK dan Pandu Digital. Program-program tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada talenta muda yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital.
“Semua program tersebut adalah hasil kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Sehingga terdapat kolaborasi konkret dalam program-program pusat dan daerah,” jelasnya. (q cok, tama dini)
