SURABAYA (Suarapubliknews.net) – HM Syaifi Liaison Officer (LO) Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Surabaya spontan menanggapi keras pernyataan Masduki Toha Wakil Ketua DPRD Surabaya terkait belum terbentuknya kepengurusan DPC.
Mantan Anggota DPRD Surabaya ini mengatakan, bahwa kader partai di Surabaya itu menjadi ranah dan urusan DPC, dan keberadaan fraksi di DPRD merupakan kepanjangan tangan DPC.
“Ini jelas asal bunyi bahkan menurut saya tidak etis. Sejak kapan dan aturan dari mana jika tupoksi fraksi itu bisa mengurusi kader partai, karena tugas anggota fraksi di dewan itu mengurusi soal kepentingan rakyat, Ini sangat disayangkan, apalagi tidak pernah ngurusi partai,” ucapnya. Jumat (27/4/2018)
Tidak hanya itu, dengan nada yang tinggi, Syaifi meminta kepada Masduki Toha untuk turut menjaga situasi dan kondusifitas di DPC PKB Surabaya. Tidak malah sebaliknya, yakni memperkeruh situasi.
“Sampai saat ini situasinya kondusif, harusnya turut menjaga itu, jangan malah memperlebar jurang pemisah. Kalau jadi politisi bicaranya sembarangan justru akan menimbulkan persoalan baru, itupun kalau benar, kalau salah malah jadi bahwa tertawaan orang lain,” tandasnya.
Menurut dia, rasa geram yang ditunjukkan karena pernyataan Masduki Toha bisa berdampak buruk terhadap masa depan partai, dan terkesan tidak bisa menjaga persoalan internnya.
“Kalaupun memang ada persoalan intern, ya ayo diselesaikan ke dalam, kita ngobrol yang enak, jangan malah koar-koar di media seperti itu, ini dampaknya tidak baik untuk masa depan partai,” pintanya.
Kaji Syaifi, demikian dia biasa disapa, mengatakan, meski kepengurusan DPC PKB belum terbentuk, namun semua simpul-simpul organisasi di bawahnya tetap berjalan.
”Jadi kalau mau ngomong PKB ya di kantor PKB, biar tahu apa yang kita lakukan, termasuk ngurusi validasi data di KPU apa mereka peduli?,” kata pria yang juga pernah menjadi anggota DPRD Surabaya tersebut.
Untuk diketahui, sebelumnya beredar pemberitaan yang memuat pernyataan Masduki Toha Wakil ketua DPRD Surabaya asal Fraksi PKB, bahwa kepengurusan DPC PKB Surabaya belum juga terbentuk meski masa kepengurusannya sudah habis sejak satu bulan berselang.
Kondisi tersebut dinilai tidak efektif bagi parpol yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilgub Jatim maupun Pileg 2019 mendatang.
Meski demikian, sejumlah anggota DPRD Surabaya dari PKB menilai hal itu tidak akan mempengaruhi soliditas kader dalam menyongsong gelaran Pilgub Jatim dan Pilpres 2019.
“Kan ada fraksi, jadi biar fraksi yang menggerakkan kader,” ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha.
Politisi PKB ini mengatakan, pihaknya bukan dalam kapasitas mendorong pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Surabaya lantaran bukan pengurus. “Ada DPW dan DPP, biar kita menunggu instruksi saja,” katanya.
Mengenai adanya kemungkinan kondisi tersebut bakal berpengaruh terhadap suara PKB lantaran konsolidasi yang dilakukan kurang efektif, Masduki membantah.
Menurutnya, kader PKB tetap solid. “Fraksi saja yang jalan, cukup,” katanya menegaskan kembali.
Di sisi lain, sejumlah mantan pengurus DPC PKB Surabaya mengkalim sudah berkali-kali mengajukan pelaksanaan Muscab, namun hingga kini usulan tersebut belum ditanggapi. (q cox)
