SURABAYA (Suarapubliknews) – Di tengah naik dan turunnya kasus Coivd-19, kalangan Emak-Emak dipastikan puas akan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi dalam menangani kasus Covid-19. Paling tidak, hal tersebut dikuatkan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Surabaya Survey Center (SSC).
Peneliti senior SSC, Didik Sugeng Widiarto mengatakan dari hasil survei yang telah dilakukan, mengatakan sebanyak 70,9 persen responden Emak-Emak merasa puas dengan kinerja pemerintah pusat dalam menangani kasus covid-19. Selebihnya 17.7 persen responden menyatakan kurang puas, 5 persen tidak puas dan sisanya yang 6,4 persen menyatakan tidak/tahu tidak menjawab.
“Selain itu, hasil survei juga menunjukkan 70,2 persen responden Emak-Emak juga merasa puas dengan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani kasus covid-19. Selebihnya 18.2 persen responden menyatakan kurang puas, 7,6 persen tidak puas dan 4 persen yang lain menyatan tidak tahu/tidak menjawab,” katanya.
Hasil ini menunjukkan pemerintah terbilang sukses dalam menangani kasus covid-19. “Setidaknya kurang dari 10 persen responden yang tidak puas, lebih tepatnya 5 persen tidak puas terhadap kinerja pemerintah Pusat dan 7,6 persen tidak puas terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jatim dalam menangani kasus Covid-19,” imbuh staf pengajar di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) ini.
Selain itu berjalan selama 2 tahun sejak pandemi melanda, banyak masalah bermunculan dan menimbulkan keresahan di kalangan Emak-Emak. Melalui hasil riset yang dilakukan SSC ternyata ada tiga masalah besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah.
Direktur Riset SSC, Edy Marzuki menuturkan dari keseluruhan responden menunjukkan sebanyak 22,3 persen responden menyatakan, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas masalah mendesak yang harus diselesaikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. “Memang masalah ini PR berat bagi pemerintah. Pandemi dalam banyal hal berkontribusi terhadap problem kemiskinan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sementara masalah yang tidak kalah penting yakni pengendalian harga sembako. Hasil riset menunjukkan sebanyak 21,5 persen emak-emak Jatim mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Tidak bisa dipungkiri, justru di tengah pandemi harga sembako kurang terkendali. Akhir-akhir ini misalnya kelangkaan minyak goreng di pasaran jelas-jelas sangat meresahkan kalangan Emak-Emak,” imbuh Edy.
Lebih lanjut, dosen di Universitas Yudharta Pasuruan ini mengatakan masalah selanjutnya yakni Penanganan Covid-19 dan Dampaknya. Sebanyak 17,8 persen kalangan Emak-Emak Jatim mendesak pemerintah segere menyelesaikan masalah tersebut. “Tentu Emak-Emak Jatim menginginkan pandemi ini segera berlalu,” pungkasnya.
Permasalahan lain yang menurut Emak – Emak Jatim juga harus mendapat perhatian baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi adalah Pemberantasan korupsi 7,9 persen, penyediaan lapangan kerja 5,3 persen, masalah kriminalitas 5,3 persen dan masalah-masalah lain seperti permasalahan pertanian, umkm dan yang lainnya di bawah angka 5 persen.
Sebagai informasi, hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 1-10 Februari 2022 di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sebanyak 1.070 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 3 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Penentuan responden dari kalangan Emak-Emak dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid. (q cox, tama dinie)
