SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia dan 38 bupati/wali kota se-Jatim menyepakati penguatan sinergi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Kesepakatan tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD–TP2ED Jawa Timur 2025.
Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi forum strategis yang menyinkronkan tiga agenda besar pembangunan daerah: stabilisasi harga, percepatan digitalisasi layanan publik, dan penguatan sektor-sektor produktif.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan bahwa Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional sekaligus penyumbang ekonomi terbesar kedua di Indonesia, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Sinergi ini penting karena setiap tim memiliki peran spesifik namun saling mendukung. TPID menjaga keterjangkauan harga, TP2DD mempercepat digitalisasi layanan, dan TP2ED mengakselerasi sektor produktif,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa periode akhir tahun hingga Idul Fitri merupakan fase dengan volatilitas permintaan pangan yang tinggi. Karena itu, pemantauan harga harus lebih detail, terutama di pasar tradisional. Pemprov juga menyiapkan perluasan pasar murah untuk melindungi daya beli masyarakat.
Sampai Oktober 2025, inflasi Jawa Timur tercatat 2,69% (yoy), masih dalam sasaran nasional. Sementara dari sisi pertumbuhan ekonomi, Jatim mencatat pertumbuhan 5,22% (yoy) pada Triwulan III—lebih tinggi dibanding nasional. Kontribusi Jatim terhadap perekonomian nasional mencapai 14,54%, dengan sektor industri, perdagangan, dan pertanian sebagai penopang utama.
Kinerja ini menurut Khofifah tidak bisa dipisahkan dari peran TPID, TP2DD, dan TP2ED yang membangun fondasi kebijakan jangka panjang. “Stabilitas ekonomi tidak hadir dengan sendirinya. Ini adalah hasil kerja bersama yang harus dilakukan secara konsisten,” tegasnya.
Untuk periode akhir 2025 hingga awal 2026, tiga kelompok kerja daerah sepakat menjalankan sejumlah program cepat (quick wins), antara lain:
TPID
• Peningkatan produktivitas pangan melalui benih unggul dan pengembangan hortikultura
• Intensifikasi pasar murah dan penyaluran beras SPHP
• Penguatan pengawasan bersama Satgas Pangan
• Monitoring harian harga melalui SISKAPERBAPO dan platform daerah
TP2DD
• Penguatan sinergi pemprov dan pemda terkait implementasi opsen pajak daerah
• Optimalisasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah
• Penguatan infrastruktur dan ekosistem digital melalui program Jatim Internet and Connectivity (Infinity)
TP2ED
• Penguatan sektor unggulan daerah dan rantai pasok
• Sinkronisasi program ekonomi kabupaten/kota
• Operasionalisasi kelembagaan TP2ED di 24 daerah yang telah sah melalui SK Kepala Daerah
Dalam forum HLM, Gubernur Khofifah dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim Ibrahim meluncurkan Dashboard TPID — sebuah platform pemantauan real-time yang diharapkan memperkuat monitoring program pengendalian inflasi.
Ibrahim menyebut Jawa Timur sebagai benchmark nasional dalam stabilisasi harga dan digitalisasi layanan. “Dengan menjaga stabilitas harga, mempercepat digitalisasi, dan menyelaraskan kebijakan pertumbuhan, kita tidak hanya mengelola daerah, kita juga menjaga masa depan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Melalui forum ini Pemprov Jatim juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan perangkat daerah yang dinilai memiliki kinerja terbaik, baik dalam pengendalian inflasi maupun digitalisasi layanan.
Beberapa penerima penghargaan antara lain:
• Kota Surabaya (operasi pasar & GPM terbanyak)
• Kota Malang (etalase pengendalian inflasi terbanyak)
• Kabupaten Ngawi (korporasi petani terbanyak)
• Kabupaten Madiun (inovasi on-farm terinovatif)
• Kabupaten Kediri (inisiator kerja sama antar daerah terbanyak)
Sementara untuk digitalisasi:
• Kota Madiun (indeks ETPD tertinggi kategori kota)
• Kabupaten Bojonegoro (capaian ETPD tertinggi)
• Bappeda Jatim (realisasi KKI tertinggi)
• Kabupaten Tulungagung (indeks digital tertinggi kategori kabupaten)
Baik pemprov, BI Jatim, maupun pemerintah daerah menyepakati bahwa kolaborasi tiga pilar strategis—TPID, TP2DD, dan TP2ED—harus diperkuat hingga ke desa dan kelurahan. “Kami siap mendukung berbagai inisiatif agar setiap program berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Ibrahim.
Pertemuan ini menjadi penanda bahwa Jawa Timur berupaya mengonsolidasikan seluruh instrumen fiskal, digital, dan sektor riil untuk memastikan ekonomi daerah tetap tangguh di tengah ketidakpastian global serta menghadapi momentum Nataru, Ramadan, dan Idul Fitri tahun depan. (q cox, tama dini)
