BOJONEGORO (Suarapubliknews) ~ Sinergi dan Kolaborasi Kementerian Keuangan Jawa Timur Bersatu bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selenggarakan Public Sector Leaders Forum On East Java Economic Prospect 2024 dengan tema “Membedah Arah, Potensi, dan Peran Kabupaten Bojonegoro dalam Perekonomian Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045” di Pendopo Kantor Bupati Bojonegoro.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Sigit Danang Joyo, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur menyampaikan latar belakang dan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini.
“Public Sector Leaders Forum On East Java Economic Prospect 2024 ini merupakan serial forum bersama dan diawali dari Bojonegoro, sebagai wujud sinergi para pimpinan di sektor keuangan dan melibatkan pemerintah daerah serta sektor non keuangan dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah, pemanfaatan anggaran yang tepat guna dan berhasil guna bagi perekonomian dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” jelasnya.
Kegiatan ini merupakan wujud konkret Kementerian Keuangan untuk turun ke grassroot dengan sinergi dan berbagi pengalaman bersama stakeholder lainnya demi mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Serial pertemuan ini ujungnya adalah menghasilkan rekomendasi ke Pemerintah Kabupaten dan Provinsi.
Sigit mengungkapkan juga bahwa hampir semua data primer dari para narasumber telah dipaparkan, baik yang mikro ekonomi maupun sektor riil. Bahkan bukan hanya disajikan saja datanya, tapi dari beberapa stakeholder yang ada sudah memberikan semacam program yang konkret. “Tinggal bagaimana ini mengakselerasi bersama-sama dan memastikan bahwa program ini bisa berjalan untuk pertumbuhan ekonomi di regional Bojonegoro.” katanya.
Beberapa alasan mengapa Bojonegoro menjadi wilayah pertama yang dikunjungi karena tingginya potensi ekonomi seperti pembangunan waduk, bendungan, lumbung pangan, dan didukung APBD yang menyentuh kisaran angka 5-8 triliun rupiah. “Pendanaan tertinggi juga terdapat di Bojonegoro dari sisi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tertinggi keempat di Jawa Timur,” tuturnya.
Pejabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan beberapa hal besar yang perlu ditindaklanjuti, bagaimana memperkuat pondasi yang menjadi sektor potensial Bojonegoro serta bagaimana memberikan dukungan sektor potensial tersebut baik dukungan dari perbankan dan tentunya dukungan dari pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD).
Pihaknya bersama dengan Kemenkeu, Perbankan, OJK, BI dan BPS, sama-sama mencoba merumuskan kira-kira kebijakan apa yang harus diambil, khususnya Bojonegoro, sekaligus untuk memdukung perekonomian di Jawa Timur.
“Perlu menjadi perhatian, khususnya bagaimana menggunakan anggaran tersebut secara baik, termasuk belanja-belanja kementerian dan lembaga yang ada di Bojonegoro dan Jawa Timur bisa disinergikan dengan programnya Pemkab Bojonegoro, sehingga nanti semua belanja tersebut dalam APBD bisa lebih efektif dan baik hasilnya untuk masyarakat kita,” tuturnya.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Prof Candra Fajri Ananda, S.E., MSc menyampaikan sesuai yang telah disampaikan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa masih perlunya nantinya OJK akan mengadakan edukasi finansial kepada seluruh lapisan masyarakat. “Dengan semakin meningkatnya pemahaman, melalui edukasi itu diharapkan permasalahan terkait keuangan dapat ditekan sedini mungkin,” tuturnya.
Pada bagian lain Prof Candra juga menyampaikan beberapa tahun terakhir pendapatan asli daerah (PAD) Bojonegoro mengalami pertumbuhan signifkan, tetapi di lain sisi terdapat peningkatan jumlah TKD dari pemerintah pusat. Tren kenaikan SILPA (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran) yang membutuhkan perhatian khususnya terkait rencana penggunaannya juga menjadi salah satu faktor sehingga Bojonegoro dipilih pertama kali untuk menggelar forum ini.
Hadir dalam kegiatan ini Sigit Danang Joyo Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Staf Khusus Kementerian Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Prof. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc., Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Timur M. Nur Nugroho, Direktur Kemitraan Daerah OJK Jawa Timur Dedy Patria, dan Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Dr.Ir. Zulkipli, M.Si dan Perwakilan Perbankan.
Pejabat Kementerian Keuangan lainnya yang hadir antara lain Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Tri Bowo, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I Untung Basuki, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Agus Sudarmadi, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur Taukhid, Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna, Piotun (Ketua Tim Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur), serta dari jajaran para pejabat eselon III lainnya. (q cox, tama dini)
