BATAM (Suarapubliknews) – Kementrian Komunikasi dan Informasi melalui Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik menggelar Workshop Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik Nasional, bertempat di Hotel I Batam, Kamis (24/3).
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong mengatakan, dengan komunikasi publik, Informasi yang disampaikan pemerintah diharapkan dapat mewujudkan kesadaran partisipasi, emansipasi kesetaraan dan keadilan bagi publik dalam pembangunan nasional, semuanya itu merupakan kondisi ideal yang menjadi tujuan pengelolaan komunikasi publik.
Menurutnya, perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini memberikan dampak pada pengelolaan komunikasi publik, pembedaan antara media dan ruang-ruang publik yang sudah semakin tekun, khalayak sudah bergeser menjadi aktif, atau sebagai produsen sekaligus konsumen informasi.
Perubahan ini menuntut adanya adaptasi oleh komunikator pemerintah, baik kementrian, lembaga, maupun dinas komunikasi dan Informatika, maupun sumber daya manusia, bidang komunikasi publik utamanya pranata Humas (prahum), perubahan yang perlu dilakukan melakukan pelayanan komunikasi kepada publik.
Sejalan dengan proses pembangunan yang berkesinambungan banyak kebijakan dan regulasi yang dihasilkan pemerintah perlu dilakukan oleh masyarakat secara umum. Sebagai prestisi komunikasi publik prahum memiliki peran strategis untuk dapat mengawal setiap kebijakan dan program pemerintah bisa diterima masyarakat, peran prahum dimulai dari ruang aspirasi publik agar terakomodasi dalam kebijakan publik memahami dan merasakan manfaat dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.
“Dalam menjalankan peran tersebut prahum sejatinya bukan hanya sebagai garda terdepan dalam menjalankan kebijakan atau program kerja pemerintah, tetapi juga harus dapat berperan lebih jauh, prahum harus dapat memitigasi awal penyusunan strategi komunikasi agar dapat mengelola mitigasi potensi terjadinya krisis dalam komunikasi publik,” katanya.
Sekretaris Dinas Kominfo Prov Kepulauan Riau, Aludin Andi mengatakan, Provinsi Kepri sebagai perbatasan yang sangat rentan dalam menghadapi ancaman kedaulatan negara yang datang dari luar dari berbagai aspek seperti geopolitik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, maka peran kominfo sebagai corong terdepan dalam penyebarluasan informasi dan komunikasi mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan wilayah.
Apalagi di era digital sekarang ini dan di era industri 4.0, arus informasi dan komunikasi berpadu dengan teknologi ziber digital harus perkembangan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat melampaui pemikiran manusia. “Pengaruh negatif globalisasi semakin terasa apalagi di wilayah perbatasan seperti Provinsi Kepri, Kominfo menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara dan juga harus menjadi yang terdepan dalam menyuarakan persatuan dan kesatuan,” katanya. (Q cox, tama dinie)
