SURABAYA (Suarapubliknews) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia (RI), Maruarar Sirait memberikan apresiasi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi atas kesigapan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam berkolaborasi dan menyiapkan data di lapangan, untuk mendukung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan bagian dari program nasional tiga juta rumah.
Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja, di Kelurahan Mojo, Surabaya pada Kamis (16/10/2025). Kunjungan dilakukan untuk meninjau langsung penerima manfaat program BSPS di Kota Pahlawan, salah satunya adalah Desi Novitasari.
Menteri Maruarar Sirait mengapresiasi kecepatan Wali Kota Eri dalam menyiapkan data di lapangan, lahan, hingga skema kerja sama untuk mendukung program BSPS yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Untuk Kota Surabaya, kami melakukan kerja sama dengan Pak Eri Cahyadi. Saya senang karena mendapatkan respon cepat dengan menyiapkan lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya. Nanti kita persiapkan seminggu ini skema lahan, skema pembiayaan, skema hukum, kemudian skema teknis dan juga penghunian,” ujar Menteri Maruarar Sirait usai melalukan tinjauan.
Dalam tinjauannya, Menteri Maruarar Sirait didampingi Wali Kota Eri secara langsung mengecek kondisi rumah Desi Novitasari, berukuran 3×3 meter yang dihuni empat orang tanpa kamar mandi dan ventilasi memadai. Kondisi ini membuktikan bahwa program BSPS di Surabaya tepat sasaran.
“Saya dibawa ke dua tempat yang saya cek langsung dua-duanya tepat sasaran. Karena memang sangat kecil, sangat perlu diperbaiki dan mudah-mudahan Ibu nanti program ini adalah membuat yang tidak layak huni jadi layak huni,” tegas Menteri Maruarar Sirait.
Rumah Desi Novitasari direncanakan akan mulai direnovasi pada 27 Oktober pukul 10.00 pagi melalui program BSPS. Selain rumah Desi Novitasari, BSPS di Kota Surabaya dialokasikan untuk 187 unit rumah, yang mana 64 unit di antaranya merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyambut baik apresiasi dan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Ia mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi Surabaya, di mana terdapat sekitar 8.000 lebih rumah tidak layak huni (RTLH) yang mustahil diselesaikan hanya dengan APBD.
“Alhamdulillah, matur nuwun. Karena di Surabaya ini ada sekitar 8.000 lebih rumah tidak layak huni. Kalau menggunakan APBD sendiri tidak mampu. Sehingga waktu saya sampaikan ke Pak Menteri di Jakarta, Pak Menteri akhirnya memberikan bantuan ini dan bahkan tahun depan ditargetkan 200 rumah untuk dua kawasan di Kota Surabaya. Sehingga ini akan mempercepat program Pemkot Surabaya terkait dengan rumah tidak layak huni,” jelas Wali Kota Eri.
Wali Kota Eri juga menjelaskan bahwa proses seleksi penerima manfaat di tahun depan yang akan langsung didampingi oleh Kementerian PKP, disertai dengan program pemanfaatan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
“Ke depan kami akan bekerja sama dengan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP), sehingga penyedia pasir atau apapun yang diperlukan saat pembangunan bisa disediakan oleh UMKM lewat KUR perumahan,” imbuhnya.
Atas kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemkot Surabaya ini, Wali Kota Eri optimis bahwa permasalahan RTLH di Surabaya dapat selesai seluruhnya pada tahun 2028. “Insyaallah kalau semuanya bekerja sama seperti ini, 2028 sudah bisa selesai permasalahan RTLH,” pungkasnya. (q cox)
