SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Setelah mendengarkan keluhan beberapa perwakilan PKL Jl. Raya Nginden, Komisi B DPRD Surabaya meminta kepada Pemkot Surabaya untuk menunda proses penertiban (penggusuran) yang sedianya bakal dilaksanakan dalam waktu dekat.
Desakan ini muncul saat dilakukan rapat dengar pendapat (hearing) di ruang Komisi B DPRD Surabaya yang dihadiri oleh perwakilan PKL, Dinas Koperasi, Camat Sukolilo, perwakilan Satpol PP dan perwakilan dari Universitas Kartini sebagai pemohon penertiban PKL. Senin (2/4/2018)
“Sebaiknya proses penggusuran tidak dilakukan dulu oleh Satpol PP sebelum ada solusi relokasi bagi 24 PKL Nginden,” pinta Anugrah Ariyadi,SH Wakil Ketua Komisi B selaku pimpinan rapat.
Anugrah juga mempertanyakan soal belum dilibatkannya para PKL saat melakukan peninjauan sentra-sentra PKL yang ada, sebagai alternatif relokasinya.
Menjawab pertanyaan ini, Erna Camat Sukolilo mengatakan, ”Belum pak, kami hanya mengundang para PKL dari 35 PKL yang ada di kawasan jalan Raya Nginden,” ucap Camat Erna.
Untuk itu, Erna berjanji mengajak para PKL untuk menunjukkan sentra PKL yang masih stannya kosong. Rencana relokasi ke seentra PKL Arie Rahman Hakim, Convention Hall terdapat 21 stan belum terisi serta, Sentra PKL Semolowaru masih ada 4 stan kosong,” urai Erna.
Sementara anggota Komisi B lainnya, Achmad Zakaria, meminta kepada perguruan tinggi yang ada disekitar kawasan kecamatan Sukolilo agar ikut serta dalam mencarikan solusi dengan mengedepankan Tri Dharama perguruan tinggi.
“Sesuai amanat UU 12 tahun 2012 tentang tri dharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat. Pengabdin pada masyarakat bentuknya sangat luas. Menurut catatan saya di kecamatan Sukolilo itu terdapat 20 perguruan tinggi,” terang Zakaria. “Syukur-syukur perguruan tinggi yang ada di kecamatan Sukolilo itu sebagai PT percontohan di Indonesia dengan memberikan solusi bagi masyarakat sekitar,” imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Zakaria, kami meminta agar mengundang perwakilan 20 PT yang ada di Kecamatan Sukolilo untuk duduk bersama mencarikan solusi bagi pemberdayaan para pedagang yang ada disekitar kampus.
“Kalau 20 kampus turut serta memfasilitasi dengan mendirikan ruang terhadap para pedagang yang ada disekitar kampus. Saya yakin permasalahan PKL tidak akan ada lagi yang digusur,” ungkap bang Jack sapaan politisi PKS ini.
Zakaria berpendapat, dengan ikut sertanya kampus dalam memikirkan para pedagang diharapkan bisa menjadi percontohan bagi kampus-kampus lain di seluruh Indonesia. (q cox, Hs)
