JOMBANG (Suarapubliknews) ~ Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono meluncurkan program penguatan Korporasi Petani di Gapoktan Pojok Kulon, Kesamben, Jombang, Selasa (14/5).
Program Korporasi Petani merupakan _best practice_ Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi melalui Korporasi Petani dengan Sistem Resi Gudang (SRG).
“Alhamdulillah hari ini cita-cita kita untuk mewujudkan kedaulatan pangan lewat Korporasi Petani makin dekat. Korporasi ini merupakan pilot-project pertama di Indonesia, dan merupakan best practice Jatim untuk mengendalikan inflasi. Dari Jombang untuk Jawa Timur, Jawa Timur untuk Indonesia, dan Indonesia untuk dunia,” ungkapnya.
Ini menjadi best practice karena lembaga Korporasi Petani di Jombang berbentuk Koperasi Multi Pihak bukan Perseroan. Sehingga mayoritas kepemilikan Korporasi (50%) dimikili oleh Petani, sisanya milik investor dan manajemen. “Sehingga Petani akan memperoleh tambahan kesejahteraan saat pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU),” tambahnya.
Lebih lanjut ia menyebutkan, di Jatim ada Korporasi Petani dengan bentuk lembaga Koperasi Multi Pihak yang mayoritas dimiliki oleh petani yang tergabung dalam 10 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Tidak hanya itu, ia juga menyebutkan, Pemprov Jatim memberikan dukungan pada Korporasi Petani mulai dari akses pembiayaan hingga pemasaran produk. Salah satu produk tersebut adalah merk kolektif Jatim Cettar yang telah disiapkan oleh Pemprov Jatim untuk menguatkan branding dari beras asal Jawa Timur.
Adhy lalu memaparkan, program penguatan kelembagaan petani melalui Korporasi Petani merupakan salah satu langkah untuk menjalankan Proyek Prioritas Strategis 4 RPJMN 2020-2024.
“Pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 20 Oktober 2023, secara resmi Korporasi Petani menjadi salah satu langkah strategis TPID Jatim guna memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi,” ujarnya.
Lebih lanjut terkait inflasi, Adhy menyebutkan ketersediaan pasokan beras di Korporasi Petani dapat dimanfaatkan oleh TPID untuk menyeimbangkan surplus-defisit kebutuhan beras antar daerah. Korporasi petani juga dapat menjadi pemasok bagi Etalase Pengendalian Inflasi Konsumen (Epik).
Pasalnya, sebagai lumbung pangan nusantara, Jatim memenuhi kebutuhan pangan 20 provinsi lain di wilayah Indonesia Timur. Sehingga ekosistem pengendalian inflasi pangan sangat diperlukan.
“Maka dari itu Korporasi Petani perlu bekerjasama intraprovinsi dengan BUMD untuk memastikan ketersediaan pasokan di Jatim telah terpenuhi dengan harga terjangkau. Jika Beras Jatim Cettar bisa masuk ke pasar induk sampai retail modern, maka kestabilan harga bisa terjamin untuk mengendalikan inflasi,” ucapnya
Adhy pun meninjau langsung stok serta pengolahan Beras Jatim Cettar di Gapoktan Pojok Kulon, Kesamben, dan Gudang 3A Perak, Jombang.
Dijelaskan olehnya, dalam proses ini korporasi akan membeli gabah petani dengan harga pasar secara tunai. Kemudian, avalis atau investor korporasi petani akan menggunakan Sistem Resi Gudang untuk mendapat pembiayaan dari PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (KPBI) yang tengah dalam proses bekerjasama dengan Bank Jatim.
Selanjutnya, gabah diolah menggunakan Rice Milling Unit (RMU) menjadi beras premium dan medium yang akan dijual ke pasar melalui PT Jatim Grha Utama maupun pasar ritel dan pasar rakyat.
Ia mencontohkan, dalam proses pengolahan beras Jatim Cettar ini, tanam-petik-olah-kemas-jual beras secara mandiri dilakukan secara mandiri oleh Koperasi Multi Pihak Sarana Agro Lestari (Santri) sebagai pilot project di Kab. Jombang.
Skema ini menjadi suatu bentuk pemberdayaan petani dimana proses produksi menjadi lebih efisien dan biaya produksi menjadi lebih murah.
“Hal ini dapat mendorong dan menjamin hilirisasi agro industri pangan. Ini adalah alternatif dalam meningkatkan daya tawar, daya saing petani sekaligus mengendalikan inflasi di jatim. Dengan kuatnya lembaga petani, maka biaya agroinput produksi menjadi lebih efisien karena pembelian bibit dan benih non subsidi lebih murah dengan skema collective buying,” tegasnya.
Usai Soft Launching, Adhy juga memberangkatkan perdana Beras Jatim Cettar seberat 5,4 ton. Pemberangkatan ditandai dengan penyerahan sertifikat merk kolektif Jatim Cettar dari Perwakilan Kanwil Kemenkumham Jatim serta pemecahan kendi oleh Pj. Adhy. Beras tersebut dikirim dari dari Korporasi Petani Santri ke PT. Jatim Grha Utama (BUMD Jatim).
“Semoga beras kebanggaan Jatim ini bisa mewarnai ritel-ritel dan memasok kebutuhan pangan di Indonesia Timur. Semoga selain beras Jatim bisa juga merambah ke minyak, kakao, dan banyak sektor lainnya,” katanya.
Di akhir, Adhy menyampaikan apresiasinya kepada Tim Pelaksana Program Korporasi Petani, Korporasi Petani Santri, dan Pj. Bupati Jombang Sugiat atas inisiasinya dalam mengoptimalkan Korporasi Petani.
“Ini hari yang ditunggu-tunggu. Kita tidak hanya hadir untuk berbincang dan meninjau tapi juga launching. Kami berharap langkah inovatif Tim Pelaksana Program Korporasi Petani Jatim terus meningkatkan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi daerah. Terimakasih juga kepada Pj. Bupati Jombang dan segala stakeholder terkait. Ini adalah project dan lokasi strategis yang berhasil dan harus diamankan. Jangan ada yang mengganggu karena berkaitan dengan kedaulatan pangan,” pungkasnya. (q cox, tama dini)
