KARO-SUMUT (Suarapubliknews) – LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonsia (KCBI) mempertanyakan kegiatan Kunjungan Kerja (kunker) enam (6) anggota DPRD Kabupaten Karo yang dilaksanan pada hari Rabu (27/02/2019) hingga (02/03/2019).
Lamhot Situmorang selaku pimpinan LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonsia (KCBI) Koordinator Wilayah Sumut dan NAD, mengatakan jika pihaknya telah berusahan untuk menghubungi Sekwan DPRD Kabupaten Karo untuk mendapatkan penjelasan, namun hasilnya nihil
“Aksi tanya yang kita sikapi via phone seluler merupakan upaya terakhir. Alasannya, pasca mendapat info pihak Tim Khusus dari Jakarta, kita telah melakoni berbagai upaya seperti langsung beranjak ke Sekretariat DPRD Karo, di Jln Veteran No.10 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara,” ucapnya. Rabu (6/3/2019) lalu.
Menurut dia, sebagai warga NKRI yang sah serta bernaung di wadah Lembaga Swadaya Masyarakat atau Non Goverment Organization (Bukan Organisasi Pemerintah) sebagai pihak penerima mandat operasional dari Menkum Ham RI Nomor : AHU-0016551.AH.01.07 Tahun 2017, berhak mengetahui system yang digerakkan.
“Jadi, ketertutupan informasi oleh Sekwan tersebut patut dicurigai adanya dugaan praktek-praktek tertentu yang erat kaitannya dengan perjalanan dinas itu. Sikap oknum ASN tersebut yang telah terindikasi mengangkangi UU No. 14 Thn 2008, Tentang KIP itu diharap jadi PR khusus Bupati Karo,” ujar Lamhot Situmorang.
Dia juga menyampaikan, sikap bungkam yang dilakukan Sekwan Petrus Ginting merupakan potret masih tertanamnya system orde baru yang kuat. “Diduga dalam upaya pembodohan publik demi pengkondusifan aksi tertentu bermuatan kepentingan grup dan individu,” tandasnya.
Hal senada juga dikatakan Thamrin Surbakti Wakil Sekretaris PC LSM KCBI Karo, bahwa terkait perjalanan dinas tersebut sudah dipertanyakan kepada salahsatu oknum yang diketahuinya turut dalam rombongan kunker dengan tujuan ke Jakarta.
“Kita sudah tanyakan langsung soal keberangkatan 6 orang anggota DPRD itu terhadap 2 orang. Namun, 1 orang menyarankan agar hal ini ditanyakan ke Sekwan dan 1 orang lagi menyatakan bahwa dirinya tidak turut dalam acara tersebut,” ujar Thamrin diamini Imanuel Sinurat.
Menurut dua pimpinan Pusat KCBI berkantor di di DKI Jakarta asal Sumut ini, pihaknya akan segera ‘terjun’ ke Tanah Karo untuk menyikapinya, karena info tersebut diprediksi merupakan bagian dari system yang berjalan selama ini. Padahal diduga kuat muaranya merugikan rakyat dan Negara.
“Ini sesuatu yang luput dari perhatian selama ini. Padahal, sikap tersebut merupakan praktek-praktek sumber dari keterpurukan suatu daerah. Alasannya, selama ini pihak-pihak pejabat daerah selalu saja berdalih mempertajam system melalui Study Banding ke luar daerah demi memaksimalkan strategi mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kritisnya.
Tapi, lanjut dia, aktifitas yang mayoritas menguras dana APBD dengan angka fantastis tersebut belum pernah menunjukkan hasil realita terhadap rakyat yang merupakan efeck dari kegiatan dinas luar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten di lintas SKPD dan wakil rakyat. “Jadi, hal ini pantas ditindaklanjuti,” ujar Joel dan Jhon bergantian.
Saat media ini berusaha melakukan konfirmasi ke Petrus Ginting Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Karo, pada Rabu (6/3/2019), pukul 14.20 Wib, di Kantor DPRD Karo, Jln Veteran No.10 Kabanjahe, Karo, Sumut, ternyata yang bersangkutan tidak berada di ruang kerjanya.
Terpisah, Nora Else Surbakti Ketua DPRD Kabupatne Karo mengaku jika dirinya tidak turut dalam kegiatan rapat tersebut karena ada urusan keluarga. Dan Nora juga menyarankan agar hal itu ditanyakan ke Sekwan DPRD.
“Saya tidak turut dalam acara tersebut karena mendadak ada urusan keluarga. Soal keberangkatan rombongan DPRD Karo tersebut tolong kalian konfirmasi terhadap pihak yang membidangi, yakni Sekwan DPRD Karo, Petrus Ginting,” ujar Nora singkat. (q cox, Arjun)
