SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya asal partai Hanura melaksanakan kegiatan reses dala rangka program penjaringan aspirasi masyarakat.
Kali ini di wilayah Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerta dan bertempat di Balai RW 11 Sidoyoso Wetan 1 Surabaya, karena Sugito berangkat dari Dapil 1 yakni Simokerto, Gubeng, Genteng, Bubutan, Krembangan dan Tegalsari.
Memasuki tahun politik, Sugito mengaku sangat berhati-hati dalam melaksanak kegiatan reses, karena ada beberapa aturan yang harus ditaati.
“Ini tahun politik, biasanya ada beberapa aturan ketika anggota dewan melaksanakan kegiatan reses, oleh karenanya lebih baik saya tangani secara pribadi jika menyangkut soal beberapa keluhan masyarakat,” ucapnya saat memberikan sambutan. Senin (29/1/2018)
Hasil pantauan media ini di lokasi, tak sedikit masyarakat yang menyampakan langsung berbagai keluhannya. Terutama yang menyangkut soal fasilitas sosial di kampung da wilayahnya masing-masing.
Namun Sugito tetap merespon positip berbagai keluhan yang disampakain, seperti pengadaan meja di balai RT, beberapa sarana untuk ibu-ibu kelompok pengajian.
“Untuk saat ini, saya sudah membawa kipas angin pakai remot untuk balai RW ini, dan untuk yang lain saya minta bersabar karena berkaitan dengan Pemkot yang tentu memerlukan proses adminsitrasi sebelumnya,” tandasnya.
Menanggapi permintaan seragam, karpet dan alat musik beserta sound systemnya dari ibu-ibu kelompok pengajian, Sugito kembali menyampaikan bahwa hal itu bisa saja direalisasikan.
“Kalau seragam, biasanya yang dapat dari Depag itu hanya jajaran pengurusnya, tetapi untuk yang lain juga bisa, hanya saja di tahun politik seperti sekarang ini biasanya terkendala dengan aturan soal pelarangan dari pusat terkait penurunan anggaran jasmas,” jawabnya.
Untuk diketahui, warga yang hadir dalam acara reses Sugito kali ini mencapai ratusan, karena menurut mereka merupakan kesempatan yang tidak boleh disia-siakan oleh warga.
Diakhiri paparannya, Sugito juga menyampaikan beberap program Pemkot Surabaya terbaru, namun juga memberikan tanggapan bahwa beberapa keluhan sekaligus permintaan warga ternyata tidak masuk dalam nomenklatur di Pemkot Surabaya, untuk itu harus dicarikan solusi lain agar tetap bisa merealisasikan. (q cox)
