SURABAYA (Suarapubliknews) – Kepala BPKP Prov. Jatim yang baru saja dilantik diharapkan dapat membangun sinergitas dalam peningkatan SPIP dan APIP agar Provinsi Jatim dan kabupaten / Kota se Jatim mampu meningkatkan pengeloaan adminitrasi keuangan. Sehingga dapat meraih Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 4. Sekaligus pencapaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 4.
Hal ini disampaikan ubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat melantik Alexander Ruby Setyohadi menjadi Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Jatim.
Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan Kepala Perwakilan BPKP Prov. Jatim ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana Tugas BPKP No. Kep-617/K/SU/2019 tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala BPKP Prov. Jatim.
“Saya minta kepada Kepala BPKP agar kami bisa mendapat penguatan sistem pengawasan internal kami sehingga kita bisa naik kelas ke level 4. Dengan demikian harapannya ada provinsi yang pecah telur di level 4 yaitu Jawa Timur,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga telah menerima penghargaan Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 sekaligus Pencapaian Kapabilitas APIP level 3. Disamping itu, penghargaan Maturitas SPIP Level 3 ini juga diraih oleh 30 kab/kota di Jatim. Sedangkan, untuk penghargaan pencapaian Kapabilitas APIP level 3 juga diberikan kepada 4 Kabupaten di Jatim yaitu Bondowoso, Sumenep, Lumajang dan Banyuwangi.
“Kita telah menyaksikan bersama ada penganugerahan yang diberikan kepada kami, saya rasa semuanya sudah melaksanakan tugas secara maksimal. Namun demikian, saya harap ini tidak hanya bisa dipertahankan tapi juga ditingkatkan sehingga kita bersama- sama dapat naik tingkat ke level 4 ,” terang Khofifah.
Khofifah juga mengingatkan sesuai pesan Presiden bahwa setiap program anggarannya tidak hanya terkirim tapi juga terdelivered. Untuk itu, keberseiringan antara akuntabilitas yang dilakukan oleh APIP dan SPIP merupakan bagian yang penting dilakukan. Sehingga, manfaat dari seluruh program bisa langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
“Mulai perencanaan sudah dilakukan dengan e-planning, dan penganggarannya lewat e-budgeting. Tapi, untuk pelaksanaan, monitoring, dan evaluasinya juga harus terus dilakukan pengawasan,” tegas mantan Menteri Sosial ini.
Dengan adanya pengawasan yang terus berjalan, lanjut Khofifah maka akan bisa diperoleh feedback dari seluruh program yang sudah dilakukan. Sehingga, orientasinya bukan hanya sekedar habisnya anggaran tapi lebih kepada realisasi manfaat oleh masyarakat selaku penerima program.
Terlebih lagi, terang Khofifah, Pemprov Jatim juga telah membentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), yang akan meyiapkan e-katalog lokal. Dengan demikian, nantinya seluruh proses yang berjalan spent of controlnya akan relatif pendek. Oleh sebab itu, pendampingan dalam penguatan pengawasan dari BPKP diharapkan bisa lebih diintensifkan.
“Saya mohon kepada pak Rubi selaku Kaper BPKP Prov. Jatim untuk bisa memberi penguatan pada langkah preventif kita. Mulai dari perencanaan, pelaksanaannya, serta monitoring dan evaluasinya juga selalu diawasi. Serta, ada feedbacknya sehingga kinerja aparatur kami tidak sekedar administratif,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
Di akhir sambutannya, Khofifah berharap, maturitas penyelenggaraan SPIP bisa melakukan perencanaan secara sistemik. Sehingga, bisa terlihat bagaimana pelaksanaannya, monitoring, dan evaluasinya. Dengan demikian, semakin hari akan semakin ada peningkatan dan perbaikan dari seluruh sistem yang ada. Tentunya, dengan didukung digitalisasi yang terus dilakukan di semua lini untuk memperkuat koneksitas dan validitas datanya.
“Seluruh tim dari Pemprov Jatim, seluruh Bupati/Walikota se Jatim, seluruh OPD, selurh auditor dan KPA serta PPK mari kita sepakat kalau hari ini kita ingin pecah telur di level 4. Jadikan ini sebagai bentuk upaya untuk berlomba-lomba menuju kebaikan,” pungkas Khofifah.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP, Didik Krisdianto mengatakan, perolehan Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 berhasil diperoleh oleh 30 kab/kota di Jatim merupakan bentuk komitmen yang kuat dari pemimpin daerah dan seluruh jajarannya.
Kedepan, lanjut Didik, implementasi SPIP akan ditargetkan lebih terintegrasi dengan pelaksanaan program nasional. Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan dampak kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami mengharapkan dukungan dari ibu Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk terus mengawal isu-isu strategis sesuai arahan Presiden. Selain itu, kami berharap ibu Gubernur tidak segan meminta bantun dan kontribusi BPKP dalam hal pengawasan maupun pengawalan terkait pelaksanaan program pembangunan daerah,” tukas Didik. (q cox, Tama Dinie)
