BATULICIN (Suarapubliknews) – Terkait penangkapan Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari P. Batubara yang saat ini telah dikabarkan mundur karena tersangkut Korupsi dana Copid 19, menjadi sorotan Ketua DPP. Laskar Banua Borneo (LBB) Kalsel, Risdianto Haleng HB.
Pasalnya dua hari sebelum penangkapan, kata Risdianto, Mensos Juliari masih sempat berkunjung ke Kabupaten Tanah Bumbu, membagikan bantuan kepada 28 Yayasan dengan jumlah bantuan Rp 2.7 milyar.
Dana Copid yang diduga diselewengkan oleh Mensos RI Juliari sebanyak 17 Milyar, dana ini adalah dana yang di peruntukkan penanganan Covid 19 di daerah – daerah.
“Ini penjahat besar harus dihukum seberat – seberatnya bila perlu dihukum mati saja, karena dana yang dikorupsi adalah dana untuk penyelamatan umat karena Covid 19, menterinya tidak punya hati, sudah enak- enak hidup digaji oleh negara, eh dana untuk rakyat malah diembat. Kasian masyarakat Indonesia semakin menderita gara – gara Covid 19, ibaratnya udah jatuh tertimpa tangga pula,” ujar Risdianto
Risdianto Haleng juga mempertanyakan apakah dana bantuan yang dibagikan di Tanah Bumbu itu ada kaitannya dengan dana Covid 19 ?.
“Kenapa hal ini saya pertanyakan karena setelah menyerahkan bantuan ke beberapa Yayasan di Tanah Bumbu yang berjumlah sekitar Rp. 2.7 Miliar, Mensos RI Juliari langsung ditangkap oleh KPK, dua hari setelah dari Tanah Bumbu.
Menurut dia, kondisi ini diperparah dengan macetnya berbagai usaha karena pandemi bahkan sejumlah perusahaan telah gulung tikar. PHK dimana – mana serta pengangguran semakin bertambah, sekarang dana Covid yang digulirkan oleh Pemerintah pusat untuk membantu masyarakat malah dikorupsi oleh Mensos Juliari.
“Ini tidak manusiawi dan sungguh biadab, ini bukan korupsi biasa tapi korupsi luar biasa karena dana yang dikorupsi adalah dana kemanusiaan,” tandasnya.
Risdianto juga heran kenapa Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor sampai tidak mengetahui kedatangan Mensos RI di daerahnya, sementara yang mendampingi Mensos RI saat penyerahan bantuan hanyalah Sarifuddin Wakil Ketua DPRD Kalsel. “Ini patut dipertanyakan dan harus ditelusuri oleh KPK,” tegasnya
Informasi terbaru yang beredar dimasyarakat bahwa dari 28 jumlah Yayasan di Tanah Bumbu tidak semuanya menerima bantuan dari Mensos RI karena dianggap tidak memenuhi syarat.
“Bahkan yang menerima pun rencananya akan mengembalikan dana bantuan tersebut karena mereka tidak mau terlibat dalam kasus yang melilit mensos RI,” sebutnya.
“Saya berharap agar KPK segera mengembangkan kasus tersebut ke Tanah Bumbu, karena ada dugaan dana yang disumbangkan untuk beberapa Yayasan di Tanah Bumbu tersebut bermasalah,” tutupnya. (q cox, Imran)
