SURABAYA (Suarapubliknews) – Inflasi Jatim diprediksi menyentuh angka 2,23 persen, lebih tinggi dari angka tahun sebelumnya (year on year/YoY), namun hal ini menjadi masalah karena masih di bawah tiga persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Budi Hanoto mengatakan selama masih terkendali, inflasi tidak akan berpengaruh apapun.
“Ini bukti perekonomian kita bergerak, daya beli masyarakat mulai bangkit. Tidak masalah asalkan kita masih bisa mengendalikannya,” katanya saat Refleksi Akhir Tahun 2021 dalam kerangka Optimis Jatim Bangkit untuk upaya pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi berkelanjutan menyongsong tahun 2022.
Kondisi permintaan yang berangsur membaik seiring dengan vaksinasi, konsistensi penerapan protokol kesehatan serta kolaborasi dan sinergi, mampu meningkatkan confidence masyarakat dalam beraktivitas.
Peningkatan permintaan dan confidence masyarakat tercermin dari pencapaian kinerja inflasi Jawa Timur pada November 2021 sebesar 2,22% (yoy), yang sekaligus sudah berada dalam kisaran sasaran inflasi 3% ± 1% tahun 2021.
Pertumbuhan ekonomi Jatim mengalami pertumbuhan pasca pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi Jatim hingga akhir tahun ini diprediksi 3,23 persen. Memang lebih rendah dari nasional namun masih tetap bisa melaju dengan baik.
“Di 2022 Jatim masih akan mengalami tantangan ekonomi yang cukup banyak dan berat. Namun roda ekonomi bisa berputar normal. Sehingga, ekonomi bisa kembali normal. Faktor terbesar dari optimisme itu memang karena kondisi pandemi yang semakin dikendalikan,” papar Budi.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parwansa mengatakan kondisi pandemi Covid 19 di Jawa Timur terkendali dan melandai, dengan 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah memasuki risiko rendah/zona kuning.
Untuk itu, diharapkan masyarakat untuk tidak lengah dan senantiasa menjaga protokol kesehatan Covid 19 serta capaian target vaksinasi akan terus ditingkatkan, ditengah upaya Provinsi Jatim untuk meningkatkan akses transportasi dalam rangka menambah koneksitas di Jawa Timur.
“Sejalan dengan itu, tantangan disparitas harga antar daerah serta pengendalian inflasi akan tetap difokuskan pada 4K, yaitu: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan implementasi Komunikasi yang Efektif,” katanya.
Selain itu pihaknya berupaya untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi di Jatim. Bukan hanya dari sisi bisnis. Namun, dari sisi pendidikan. ’’Beberapa SMK sudah berhasil melahirkan pengusaha. Bahkan, ada beberapa yang bisa mendapatkan Rp 28 juta per bulan,’’ papar Gubernur Khofifah
Tahun depan, Ia juga bakal mengajukan stimulus untuk kredit usaha ultra mikro. Dalam skema yang sedang digodok, pengusaha bisa mengajukan kredit dengan bunga maksimal tiga persen. Kelebihannya bakal diganti oleh APBD Jatim. “Saat ini, kami sedang mengajukan persetujuan ke OJK,” pungkasnya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi menyampaikan harapan positif terhadap Optimis Jatim Bangkit ditahun 2022 dalam hal pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Langkah strategis OJK dalam meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan sumber daya lainnya melalui media akses pembiayaan akan dioptimalkan, antara lain melalui pemilihan skema pembiayaan yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Jawa Timur,” ungkapnya.
Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan mengutarakan bahwa peningkatan value added dari produksi komoditas yang dihasilkan di Jawa Timur harus ditingkatkan dan didukung agar dapat memacu pergerakan ekonomi menjadi lebih baik.
Selanjutnya, jurus-jurus pengendalian inflasi dari beberapa wilayah disampaikan antara lain dari Kabupaten Mojokerto dan Kota Malang, agar dapat menginspirasi strategi pengendalian inflasi di wilayah lainnya.
Pemanfaatan fasilitas digital dalam pengendalian harga yang dilakukan kedua wilayah tersebut akan memberikan kemudahan bagi pemangku kebijakan dalam memantau perkembangan harga, selain manfaat lainnya dalam akselerasi proses produksi komoditas hasil pertanian dan lain-lain. Optimalisasi potensi kerjasama antar daerah juga merupakan simpul utama dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan antar daerah. (q cox, tama dinie)
