SURABAYA (Suarapubliknews) – Menganggap wacana revitalisasi Pasar Tunjungan yang digulirkan Pemkot Surabaya hanya euforia belaka, sejumlah anggota Perkumpulan Pedagang Pasar Tunjungan (P3T) mendesak Wali Kota Surabaya agar segera merealisasikannya.
Kekecewaan P3T semakin bertambah karena masih tetap dituntut untuk membayar retribusi ke PD Pasar Surya, sementara kondisinya masih kumuh, minim penerangan dan PDAM, dan fasilitas yang ada justru menjadi salahsatu faktor sepinya pengunjung (konsumen)
Terbaru, dari 80 jumlah pedagang yang tersisa, 10 pedagang harus bertahan dengan kondisi pasar yang kumuh, minim penerangan, PDAM dan fasilitas pada umumnya yang memicu sepinya konsumen
Mewakili 80 pedagang lainnya, Ahmad Busiri Ketua KPPS mengatakan bahwa kondisi yang mengenaskan sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Menurut dia, tak jelas apa yang mau dilakukan pemerintah kota Surabaya, begitu juga PD Pasar Surya BUMD pemkot Surabaya yang bertugas mengelola seluruh pasar di kota Surabaya dan membina para pedagang.
“Ketidakjelasan tersebut kian memicu kegeraman pedagang yang takut kehilangan stand mereka, jika tak membayar retribusi yang ditarik PD Pasar tiap bulannya. Meski kondisi pasar mati suri, kekhawatiran inilah yang dirasakan Lindayani salah satu pedagang yang pernah berjualan di pasar ini sejak tahun 78 silam,” terangnya. Kamis (3/1/2019)
Menurut Lindayani salahsatu pedagang pasar Tunjungan, tak hanya retribusi pasar namun pedagang juga merasa keberatan atas aturan baru pada awal 2018 lalu, karena pedagang juga di bebani pph 10 persen.
“Situasi ini lah yang dianggap bahwa pemerintah kota Surabaya dan PD Pasar Surya secara pelan pelan memeras pedagang yang kondisi penjualannya mati suri lantaran tidak ditunjangnya dengan kondisi pasar yang layak.” ungkapnya.
Untuk itu pihaknya mendesak walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk lebih memperhatikan kondisi pasar tradisional agar bisa membantu menghidupkan perekonomian dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. (q cox)
