SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Pernyataan Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi di media yang mewacanakan pembatasan jumlah perempuan dalam rekrutmen CPNS 2018 di Jatim, spontan direspon tegas oleh DPD PDI Perjuangan Jatim.
Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari mengatakan, sebagai salah satu politisi perempuan di Jatim dirinya sangat menyayangkan. Karena sebagai PNS tertinggi di lingkungan pemprov Jatim, seharusnya Akhmad Sukardi tidak menyapaikan statemen itu.
Menurut dia, perempuan harus hamil dan cuti hamil serta menyusui itu hak kodrati perempuan. Oleh karenanya hak tersebut dilindungi oleh negara.
“Tugas para penyelenggara negara yang kemudian harus melaksanakan perintah itu, Saya minta gubernur menegur dengan keras sekdaprov yang telah salah pemikiran dan bicara terhadap kaum perempuan,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim ini
Seperti pemberitaan yang beredar, bahwa pemprov Jatim berniat akan membatasi kuota CPNS saat rekrutmen pegawai pada 2018 mendatang. Secara proporsional, jumlah perempuan yang akan dipekerjakan di lingkungan kantor pemerintah itu akan dibatasi.
Namun saat diminta penjelasan terkait pembatasan itu, Sukardi menyebutkan bahwa ada kecenderungan bahwa perempuan akan berhalangan saat mereka hamil. Selama tiga bulan mereka harus cuti. Bahkan tidak hanya itu, masa-masa hamil juga membatasi ruang gerak para perempuan untuk meningkatkan kinerja mereka.
Dengan demikian, ada kemungkinan kompoisisi pegawai baru di lingkungan Pemprov Jatim pada 2018 besok akan memberi porsi lebih banyak laki-laki. Dia menegaskan bahwa pembatasan itu sekali lagi secara proporsional. (q cox)
