SURABAYA (Suarapubliknews) – Pandemi Covid-19 memang berdampak besar di seluruh sektor. Tak hanya kesehatan, sektor ekonomi dan pendidikan bahkan saling berkaitan. Terlebih, hampir sebagian besar masyarakat mengalami dampak adanya pandemi ini.
Salah satunya dialami oleh Masfudin, warga Medokan Ayu, Rungkut Surabaya. Penyandang tunanetra ini mengeluh karena besarnya biaya pendaftaran anaknya masuk ke salah satu sekolah SMK swasta di Surabaya. Hal ini makin diperparah ketika Masfudin harus diberhentikan dari tempatnya bekerja di salah satu hotel sejak pertengahan Maret 2020 karena dampak pandemi Covid-19.
Masfudin pun akhirnya kebingungan mendapatkan uang untuk biaya pendaftaran anaknya masuk ke sekolah jenjang SMK. Pasalnya, sejak ia diberhentikan dari tempat bekerja, tak ada lagi penghasilan yang masuk.
“Karena saya tidak kerja dan tidak dapat hasil terus saya kebingungan untuk biaya pendaftaran putra saya masuk sekolah SMK. Akhirnya saya minta bantuan ke Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya,” kata Masfudin saat dihubungi, Senin (27/07/2020).
Masfudin yang menjadi anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) ini bercerita, sebelumnya memang telah mengenal Kepala Dindik Kota Surabaya Supomo, sejak menjabat Kepala Dinas Sosial (Sosial) Kota Surabaya. Sejak menjabat Kadinsos, Masfudin mengaku bahwa Supomo pernah membantu mencarikan pekerjaan anggota Pertuni di Surabaya.
“Sebenarnya tidak berani minta bantuan ke Pak Supomo, apalagi saya tunanetra. Tapi karena inginnya anak saya bisa sekolah lagi, akhirnya saya beranikan minta bantuan,” cerita Masfudin.
Dia pun kemudian bercerita keluhannya itu kepala Kadindik Surabaya tersebut. Mendengar hal itu, Supomo langsung menginstruksikan anak buahnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan keluarga Masfudin.
“Akhirnya Pak Pomo menyuruh salah satu anak buahnya namanya Pak Ali untuk menghubungi saya. Saya bercerita ke Pak Ali, kalau saya tidak punya biaya pendaftaran putra saya,” ungkap Masfudin.
Hal itu terpaksa Masfudin lakukan karena besarnya biaya pendaftaran anaknya untuk masuk ke jenjang SMK swasta di Surabaya. Dengan besaran biaya pendaftaran yang dibebankan mencapai Rp 3,6 juta, ditambah uang SPP per bulan Rp 400 ribu itu dinilai sangat mahal bagi Masfudin. Terlebih, dengan kondisi Masfudin saat ini yang telah diberhentikan dari tempatnya bekerja.
“Biaya pendaftaran itu Rp 3,6 juta, ditambah dengan uang SPP Rp 400 ribu dikali 12 bulan. Totalnya sekitar Rp 8,4 juta yang harus saya bayarkan. Kalau tidak dibayar anak saya tidak boleh sekolah,” ujarnya.
Padahal, sekolah jenjang SMK atau SMA di Surabaya telah lama dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Jatim. Apalagi, Pemprov Jatim sendiri sebelumnya telah menyiapkan subsidi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk SMA, SMK dan Aliyah dalam program sekolah gratis berkualitas (Tistas). Namun hal itu bertolak belakang ketika Masfudin justru harus minta bantuan ke Dindik Kota Surabaya.
Namun demikian, Masfudin kini bisa bernapas lega. Sebab, Dindik Kota Surabaya telah membantu membayarkan biaya pendaftaran anaknya masuk ke SMK beserta SPP sekolah selama satu tahun.
“Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Supomo dan Pak Ali atas bantuannya. Mudah-mudahan ini jadi kesempatan bagi putra saya untuk bersekolah. Yang penting anak saya tidak sampai putus sekolah,” tuturnya.
Di samping itu pula, kini Masfudin telah diajak temannya untuk bekerja membantu jasa pijat di daerah Sidoarjo. Dengan begitu, ada income pendapatan yang masuk ke keluarga Masfudin.
“Alhamdulillah saat ini saya sudah disuruh bantu teman pijat di daerah Sidoarjo. Saya dipercaya mengkoordinir teman-teman tunanetra, membuat pembagian jadwal kerja,” tandasnya. (q cox, and)
