Politik

Musyafak Rouf Cs Tuding Gelembungkan Suara, DPC PDIP Surabaya Siap Lawan dan Proses Hukum

65
×

Musyafak Rouf Cs Tuding Gelembungkan Suara, DPC PDIP Surabaya Siap Lawan dan Proses Hukum

Sebarkan artikel ini

SURABAYA (Suarapubliknews) – Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Whisnu Sakti Buana, dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam (melawan) atas tuduhan penggelembungan suara yang disampaikan Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf Cs ke media.

“Tuduhan itu dasarnya apa. Padahal dalam tahapan rekapitulasi berjenjang banyak celah yang bisa ditempuh jika ada yang dianggap tidak benar. Tentu kami tidak akan tinggal diam dengan tuduhan ini karena menurut kami sangat serius, apalagi disampaikan melalui media,” ucap Whisnu Sakti Buana kepada media ini. Sabtu (20/04/2019)

Menurut Wakil Wali Kota Surabaya ini, tuduhan yang disampaikan Musyafak Rouf Cs mengandung unsur de-legitimasi hasil Pemilu. Artinya tidak hanya Pileg tetapi arahnya juga ke Pilpres.

“Kami siap menjadi garda terdepan menjaga hasil Pemilu 2019, dari serangan pihak manapun. Kalu ada yang tidak puas, ayo kita tarung adu data C1,” tegas WS-sapaan akrab Whisnu Sakti Buana.

Tidak hanya itu, WS juga menyampaikan jika tim nya sedang mempersiapkan laporan terkait tuduhan Musyafak Rouf Cs yang menurutnya mengandung unsur fitnah yang tak berdasar.

“Kita sedang menyusun laporan untuk proses hukum, karena kami membacanya sudah mengarah kepada langkah de-legitimasi hasil Pemilu, artinya tidak hanya Pileg tetapi juga Pilpres. Apalagi yang bertanda tangan adalah beberapa partai pendukung Capres 02,” tandasnya.

Respon tegas WS ini disampaikan karena sebelumnya, Musyafak Rouf bersama sejumlah pimpinan partai politik (paprol) di Surabaya menggelar pertemuan sekaligus presscon di Hotel Santika menyikapi rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Kota Surabaya.

Dalam pertemuan tersebut, muncul tudingan PDIP menggelembungkan suara di tiap-tiap TPS. Bahkan, Musyafak menyebut gerakan tersebut dilakukan secar masif.

“Temuan yang jelas itu, ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS,” katanya saat menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan Parpol Surabaya di Hotel Santika, Jalan Jemursari, Sabtu (20/4/2019) dini hari.

Selain Musyafak, pimpinan Parpol yang hadir yakni Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, BF Sutadi; Ketua DPC Partai Hanura Surabaya, Edi Rahmat; serta Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo dan Reni Astui. Tiga Parpol lainnya, Demokrat, Nasdem, Golkar juga diundang namun hingga acara usai tak terlihat.

Musyafak menambahkan, ada sekitar 24 persen dari total TPS di Surabaya (8.144 TPS) yang digelembungkan. “Dan itu kegiatannya hampir sama, penggelembungan antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS,” tegasnya.

Musyafak merasa yakin dengan temuanya. “Saya yakin, saya temukan itu yang terbanyak. Mungkin ada contoh yang lain itu cuma satu, dua, karena kekeliruan atau sudah terlalu payah saja, dan kekeliruannya enggak terlalu. Tapi kalau ini hampir merata, 20, 30 gitu, masif,” jelasnya.

Musyafak juga menunnukan menunjukkan hasil penghitungan suara yang disebutnya terjadi penggelembungan. “Contoh soal, ini ya (di TPS 08 Jambangan). Ini dia dapat 33, dia tulis 53, yang dikurangi ini PKB. Ini mestinya kita dapat 36, ditulis cuma 6. Ini masih di TPS yang lain,” paparnya.

Mengenai ketidakhadiran PDIP dalam petemuan tersebut, Musyafak menegaskan PDIP sengaja tidak diundang. “Enggak memang, karena dia yang ngajak curang,” katanya, sambil terus menunjukkan hasil penghitungan suara yang tersimpan di selulernya,

Atas temuan ini, PKB dan Parpol lain yang merasa dirugikan, kata Musyafak, meminta Bawaslu Surabaya yang punya kewenangan agar menghentikan proses penghitungan di PPK (tingkat kecamatan).

“Kedua, minta (suara) di seluruh kotak dihitung ulang, termasuk planonya (C1) juga. Hanya untuk Pileg, karena yang kami proses hari ini kan Pileg,” ujarnya.

Apabila tidak dipenuhi, kata dia, pihaknya akan melapor ke penyelenggara yang lebih atas. Bisa Bawaslu RI, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum), serta Komisi II DPR RI.

“Karena ini masif ya, kita tidak tinggal diam bahwa pelanggaran yang bersifat pidananya juga harus diproses,” tambahnya.

Menurut dia, hal ini sekaligus menjadi pelajaran sangat berharga yang harus dilakukan Surabaya. “Kota Perjuangan kok gayanya begini. Bukan perjuangan itu, pemeletoan itu,” ujarnya. (q cox)

Saat Musyafak Rouf bersama sejumlah pimpinan partai politik (paprol) di Surabaya menggelar pertemuan sekaligus presscon di Hotel Santika

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *