SURABAYA (Suarapubliknews) – Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan seluruh Kepala Puskesmas se Kota Surabaya untuk melakukan evaluasi tentang pelayanan Kesehatan ke masyarakat.
Tujuannya, untuk mendengarkan secara langsung terkait realisasi program Kesehatan yang berkaitan dengan BPJS, program satu ambulance satu kelurahan dan porgram satu RW satu nakes, dan masalah2 lainnya
Keterangan ini disampaikan Dr Akmarawita Kadir selaku pimpinan rapat sekaligus Ketua Komisi D DPRD Surabaya, yang mengatakan jika pihaknya juga ingin mendengar langsung soal kendala yang muncul di Puskesmas saat memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.
“Ini rapat koordinasi untuk mencari solusi yang terbaik soal berbagai permasalahan di warga, karena biasanya hanya berdasarkan laporan warga sehingga kurang cair komunikasinya,” ucap Akmarawita Kadir kepada awak media usai hearing digelar. Selasa (26/11/2024)
Politisi Partai Golkar ini bersyukur karena saat hearing digelar banyak masukan dan pendapat yang berkaitan dengan program BPJS, satu ambulance satu kelurahan dan satu RW satu nakes (tenaga Kesehatan).
“Alhamdulillah tadi banyak masukan. Permasalahan yang muncul akan kita koordinasikan dengan dinas terkait. Terutama ke dinas Kesehatan,” ujarnya.
Kalau soal BPJS, kata dr. Akma, sepertinya banyak terkendala soal komunikasi antara warga dengan Puskesmas dan pihak Kelurahan, dan Rumah sakit, karena sebenarnya SOP nya sudah jelas.
“Maka terkait aktifasi BPJS, komunikasi ini yang akan dilancarkan sehingga tidak lagi muncul kesan seakan-akan warga dihalang-halangi oleh puskesmas, soal ini,” jelasnya.
Menurut dia, permasalahan juga muncul dari Dispendukcapil, karena ada warga yang statusnya domisili tidak tetap, KTP ganda, yang BPJS nya tidak aktif sehingga seolah-olah puskesmas tidak mau mengaktifkan.
“Ini kan yang menjadi korban pihak Puskesmas. Jadi salahnya bukan di Puskesmas, tetapi untuk aktifasi BPJS kesehatan ini perlu verifikasi dengan Dispendulcapil dan Dinas Sosial,” ujarnya.
Terkait program satu RW satu Nakes, dr. Akma menuturkan bahwa permasalahannya ada di kondisi fasilitas kebanyakan ruang Gedung RW yang akan digunakan untuk pelayanan Kesehatan.
“Apakah sudah memadai atau belum. Ada beberapa Balai RW juga masih meminta Waktu agar ada nakesnya, karena ruangannya juga masih digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya,’ imbuhnya.
Namun, ada juga ada faktor lain yakni ruangan balai RW nya yang memang kecil dan tidak memadai untuk program ini. Selain itu juga ada balai RW yang keberadaannya di perumahan elit, sehingga jarang digunakan untuk kegiatan itu.
Untuk itu dr. Akmarawita Kadir menegaskan bahwa pelaksanaan beberapa program Kesehatan untuk masyarakat harus didukung oleh SDM yang cukup dan fasilitas yang memadai.
“Ini yang kita evaluasi sehingga program satu RW satu nakes bisa optimal,” pungkasnya. (q cox)
