SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Meski akhirnya lowongan kerja di lingkungan PDP Pasar Surya harus terpending lantaran personil Bawas belum komplit, namun terus menjadi sorotan DPRD Surabaya terutama Komisi B yang membidangi.
Baktiono anggota Komisi B DPRD Surabaya asal FPDIP meminta kepada Pemkot Surabaya dan PD Pasar Surya untuk lebih terbuka dalam proses seleksi rekrutmen untuk berbagai posisi.
“Selama ini kurang terbuka, kalau bentuk pengumumannya berita, kan terserah yang punya media, tetapi kalau bentuk iklan, baik di cetak, online maupun televisi, itu pasti memuat dan lebih sampai informasinya ke masyarakat,” ucapnya, Jumat (24/2/2017)
Dia beralasan bahwa PD Pasar Surya tidak berbeda dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya, tetapi karena BUMD, maka Baktiono meminta agar lebih transparan kepada masyarakat.
“Ya itu layaknya perusahaan lainnya, apa bedanya dengan perusahaan swasta, dan itu ada anggarannya kok disana, bukan hanya memuat soal kriteria calon seorang direktur, tetapi masyarakat juga boleh memberikan masukan,” tandasnya.
Ditanya soal peran dewan, Baktiono mengatakan jika pihaknya hanya bisa melakukan fungsi kontrol, tetapi akan lebih baik jika Pemkot Surabaya melibatkan secara aktif dalam rekrutmen pegawai, terutama di tahapan fit n proper.
“Sampai saat ini, kami hanya mengawasi kinerja eksekutif, tetapi kalau kami dilibatkan, itu jauh lebih baik,” harapnya.
Tidak hanya itu, Baktiono juga meminta kepada pemkot untuk segera melakukan evaluasi ulang terkait salah satu syarat yang harus dipenuhi, yakni berasal dari non partai. Karena menurutnya masih belum bisa benar-benar bersih.
“Karena harusnya yang bisa masuk itu non parpol, maka kami bisa menanyakan, karena kalau tidak ada surat resmi keterangan telah keluar dari induk partai politiknya, itu masih harus di pertanyakan, dan menurut saya masih ada,” tegasnya, namun enggan menyebut siapa yang dimaksud. (q cox)
