BATULICIN (Suarapubliknews) – Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyampaikan bahwa Inflasi di awal tahun 2023 relatif lebih rendah dari pada awal tahun sebelumnya.
Meski begitu, Kemendagri secara rutin akan melakukan pengecekan dan monitoring di 180 daerah serta mengumumkan IPH sebagai proxy inflasi setiap minggunya.
Hal ini disampaikannya saat membuka ungkap Tito sambil membuka zoom meeting dalam rapat koordinasi (rakor) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (20/02/23).
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Produksi M Habibullah SSi MSi menyampaikan IPH tertinggi minggu ini dialami oleh kepulauan Sumatera.
Namun, untuk IPH wilayah Kalimantan Selatan sendiri bisa dibilang stabil, karena tidak terjadi kenaikan maupun penurunan harga yang signifikan.
“IPH tertinggi di Sumatera, terjadi di Kabupaten Solok dengan indeks nilai IPH 7,46 persen yang salah satu komoditas mempunyai andil terbesar yaitu beras, bawang merah dan minyak goreng,” paparnya.
Habibullah menjelaskan, beras merupakan penyumbang kenaikan harga di 147 Kabupaten/Kota, kemudian bawang merah di 125 Kabupaten/Kota, minyak goreng di angka 118 Kabupaten/Kota dan cabe merah di angka 86 Kabupaten/Kota.
Untuk Kalimantan Selatan diawasi langsung oleh Dirjen Kementerian Dalam Negeri, karena sebagian besar Kalimantan mengalami defisit untuk cabe besar dan bawang merah hingga saat ini, namun secara keseluruhan masih surplus di angka 92 persen.
“Oleh sebab itu, semua wilayah ini tentu harus diawasi betul-betul agar harga tetap stabily menjelang Ramadhan tahun ini,” bebernya..
Sementara itu, Rakor yang disiarkan secara virtual ini digelar untuk mengantisipasi agar Indonesia tidak terdampak krisis ekonomi global.
Dalam rakor tersebut, turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) beserta jajarannya, para narasumber yang ahli di bidang perekonomian dan statistik, serta Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.
Di Kabupaten Tanah Bumbu, Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar turut hadir diwakili oleh Asisten Perekonomian Pembangunan H Riduan, Kepala Dinas Sosial Basuni, Kepala BPS Tanbu Rudi Nooryadi, para pejabat serta tamu undangan lainnya. (q cox, Imran)
