SURABAYA (Suarapubliknews) – Langkah Pemkot Surabaya membersihkan sungai perbatasan Surabaya-Sidoarjo mendapatkan apresiasi Komisi C DPRD Surabaya, pasalnya sungai tersebut berada dalam koordinasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas yang merupakan unit di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Artinya, bukan berada pada wilayah kewenangannya,
Pembersihan dilakukan terhadap eceng gondok yang memenuhi sungai dan menghambat aliran air. Selain eceng gondok, sungai tersebut sebenarnya juga mengalami pendangkalan sedimentasi, yang menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah Rungkut Menanggal, Gununganyar, ketika terjadi cuaca ekstrem dengan curah hujan yang tinggi dalam durasi lama.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengatakan, proses pembersihan sungai perbatasan telah dilakukan dalam dua hari terakhir oleh Pemkot Surabaya, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM).
“Alhamdulillah, Pemkot Surabaya bergerak cepat membersihkan sungai perbatasan, meski sungai tersebut bukan dalam wewenang pengelolaan pemerintah kota. Kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi yang meminta dinas terkait untuk segera membersihkan sungai perbatasan tanpa berdebat soal kewenangan patut diapresiasi, karena ini merupakan kepentingan warga Surabaya,” ujar Eri Irawan, Senin (30/12/2024).
Eri mengatakan, sungai perbatasan berperan vital dalam proses mengalirkan air menuju muara. Dalam konteks banjir yang terjadi pada Selasa malam (24/12/2024) di wilayah timur, air dari daerah hulu sekitar Surabaya seperti Jombang dan Mojokerto mengalir ke Surabaya dalam debit yang tinggi.
Sungai di Surabaya sebagai daerah hilir yang lebih rendah pun penuh dan tak mampu lagi menampung air. Aliran air yang semestinya menuju ke laut juga harus “antre” karena air laut sedang pasang. Kondisi sungai perbatasan yang dangkal karena sudah lama tak dinormalisasi oleh BBWS, ditambah dengan penuh eceng gondok, membuat kapasitas saluran air di sungai kian terbatas semakin memperparah situasi.
Apalagi, lanjut Eri, di wilayah tersebut juga belum terdapat pintu air sebagai pengendali ketika permukaan air laut mengalami kenaikan. Demikian pula sungai di wilayah Sidoarjo, ke depan perlu koordinasi bersama karena saling terhubung dengan Surabaya.
“Ke depan, Pemprov Jatim bersama BBWS, Pemkot Surabaya, Pemkab Sidoarjo, harus duduk bareng dengan langkah konkrit untuk segera mengembalikan fungsi alami sungai melalui normalisasi termasuk dengan penguatan vegetasinya,” ujar Eri Irawan.
Eri Irawan juga mendukung langkah Pemkot Surabaya untuk berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo, seperti untuk penanganan banjir di Kecamatan Tenggilis Mejoyo yang bergantung aliran ke PT SIER yang kemudian mengalir ke sungai di Sidoarjo.
“Ini sebenarnya perlu dijembatani Pemprov Jatim agar terjadi kolaborasi untuk segera memulihkan fungsi sungai yang saling terkait antara Sidoarjo dan Surabaya,” ujar Eri.
Eri Irawan mengatakan, normalisasi secara rutin diperlukan untuk mengurangi banjir karena kapasitas air bisa lebih banyak dan aliran lebih lancar.
“Normalisasi juga perlu diiringi dengan restorasi habitat di lingkungan sungai agar ekosistem sungai bisa pulih dengan keanekaragaman hayati yang terawat,” ujarnya.
“Dalam situasi penanganan banjir yang penuh tantangan, termasuk karena cuaca ekstrem, kita sebenarnya cukup terbantu dengan adanya pembangunan drainase yang masif beberapa waktu terakhir. Seperti dalam kasus banjir Selasa (24/12/2024), bila tak ada saluran air di kampung dan jalan-jalan utama, pasti situasi banjir bisa lebih parah,” imbuh Eri.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, langkah terintegrasi yang telah dilakukan Pemkot Surabaya untuk menangani banjir perlu terus dilanjutkan, apalagi tantangan perubahan iklim dengan cuaca ekstrem sudah bukan lagi isapan jempol.
“Kesadaran bersama tentang perubahan iklim, pengelolaan lingkungan di daerah hulu, pemulihan fungsi alami sungai, penataan ruang dengan mengurangi pembangunan di daerah resapan air, menambah resapan/tampungan air (bozem, waduk) termasuk integrasi box culvert dengan fungsi resapan air, dan manajemen persampahan yang baik; perlu dijalankan paralel dengan normalisasi saluran, integrasi saluran, pembuatan saluran, dan penguatan fasilitas seperti rumah pompa,” jelasnya. (q cox)
