BOGOR (Suarapubliknews) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Setelah menerima penghargaan Bidang Kesehatan dan Perhubungan, kali ini, pemerintah ujung timur pulau Jawa itu meraih penghargaan Indonesia Government Procurement Awards 2020 kategori Pusat Keunggulan Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan berupa piagam dan plakat tersebut diterima Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dari Kepala LKPP Roni Dwi Susanto yang diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan / Bappenas Suharso Monoarfa di Hotel Grand Savero Kota Bogor.
Penyerahan penghargaan Government Procurement Awards 2020 dirangkaikan dengan rakornas pengadaan ini dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Istana Bogor itu merupakan penghargaan untuk pertama kalinya diterima Pemprov Jatim.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, penghargaan tersebut menjadi penilaian tersendiri terhadap pengadaan barang/jasa yang diterapkan Pemprov Jatim. Indikator penilaian yang ditetapkan sendiri meliputi tingkat kematangan Unit Kerja Pegadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang telah mencapai tingkat kematangan level tiga.
Indikator lainnya yakni soal kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu tingkat keterisian jabatan fungsionalnya di atas 30 %. Sedang indikator lain, Pemprov Jatim dinilai mampu meningkatkan kapasitas kemampuan SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Termasuk secara aktif menyelenggarakan Uji Kompetensi terutama untuk pejabat fungsionalnya. “Keaktifan ini diperhitungkan sejak diamanatkan melalui Perpres 16/2018,” ungkap Gubernur Khofifah.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Khofifah mengapresiasi Biro PBJ Provinsi Jatim yang telah berkomitmen menerapkan pengadaan barang/jasa yang cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, dan responsif (Cettar).
“Hari ini tentu kita bersyukur alhamdulillah, Biro Pengadaan Barang/Jasa yang baru setahun ini bisa dijadikan referensi pusat unggulan. Ini harus menjadi catatan penting bagi Pemprov Jatim karena masih ada PR lagi. Yaitu inovasi untuk meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa. Inovasi harus dilakukan lebih banyak lagi dan tranparansi harus makin ditingkatkan,” katanya.
Menurut Mantan Mensos RI, biro ini dibentuk antara lain untuk menutup celah potensi kolusi dan korupsi. “Kita maksimalkan transformasi digital serta profesionalisme SDM dalam PBJ ke depan. Dengan pendekatan tersebut Pola praktik kolusi yang potensial terjadi dalam hal pengadaan barang/jasa dapat diminimalisir. Kita ingin proses pengadaan barang dan jasa bisa tersistem, akuntabel dan transparan. Intinya transformasi digital dan profesionalisme SDM harus kita tingkatkan,” jelasnya.
Ke depan, Gubernur Khofifah meminta Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim melakukan pelatihan bagi SDM PBJ lebih masif lagi melalui BPSDM Jatim yang telah mendapatkan sertifikat dari LKPP sejak Agustus lalu.
Sebab kebutuhan pejabat fungsional PBJ masih cukup besar . Senada dengan pesan Kepala LKPP bahwa ada kebutuhan penambahan pejabat fungsional PBJ untuk menangani pengadaan barang/jasa pemerintah pusat maupun daerah.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah menggarisbawahi pesan dari Presiden RI Jokowi. Ada tiga pesan yang menjadi catatan peserta rakornas PBJP yaitu transformasi digital, profesionalisme SDM, serta pengadaan barang/jasa Rp. 2,5 M ke bawah dimaksimalkan untuk menyerap produk usaha mikro, di atas Rp. 2,5 M menyerap produk usaha kecil dan menengah.
Terkait pesan ketiga dari Presiden Jokowi, jelasnya, dalam hari ini, Kamis (19/11) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim akan melakukan temu program dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melalui program Jatim BEJO ( Belanja On Line). “Usaha mikro, kecil, menengah kalau diberikan kesempatan akan bisa mengembangkan produknya, mengikuti pola pengadaan barang/jasa,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Khofifah telah membentuk biro khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa. Biro tersebut mulai aktif Sejak 2 Januari 2020 di bawah Sekretariat Daerah Pemprov Jatim. Lembaga tersebut menerapkan sistem dan strategi khusus untuk pengadaan barang dan jasa. Tugas yang dilakukan mulai dari kualifikasi paket pekerjaan beserta nilainya, hingga integrasi data penganggaran (e-budgeting). Selain itu, juga pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan kontrak. (q cox, tama dinie)
