SIDOARJO (Suarapubliknews) – Peringati hari HAM (Hak Asasi Manusia) 2019 puluhan mahasiswa yang tergabung dalam IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Sidoarjo gelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Sidoarjo, Selasa (10/12/2019).
Dalam demonstrasi tersebut puluhan mahasiswa menuntut kinerja Bupati Sidoarjo Saiful ilah mengenai ke 13 tahun semburan lumpur Lapindo yang sampai saat ini masih aktif dilakukan pengeboran yang dirasa sangat meresahkan bagi sebagian masyarakat Sidoarjo.
Kordinator Lapangan dalam Aksi demo bertajuk ‘HADIAH UNTUK BUPATI TERCINTA’, Imawan Didin, dengan tegas mengatakan, lima tuntutan itu diantaranya menolak pengeboran yang dilakukan PT minarak Lapindo.
“Kita juga menolak terjadinya eksploitasi berlebih di Sidoarjo tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan menuntaskan permasalahan permasalahan konflik masyarakat sekitar Sidoarjo,” serunya.
Hingga saat ini kejelasan eksploitasi di Sidoarjo ini dianggap seakan-akan tidak ada aturan yang mengikat dan dianggap sebagai ladang pemasukan di kabupaten Sidoarjo serta masyarakat tidak mendapat pengembangan dan pemberdayaan secara setimpal.
Imawan Didin menambahkan, bencana lumpur Lapindo yang saat ini belum usai, dengan demikian para mahsiswa mendesak Pemerintah perketat aturan-aturan tentang eksploitasi.
“Khususnya aturan-aturan yang dipegang oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo,” tegas nya.
Dari data yang ada berdasarkan survei para Mahasiswa menyebutkan, Pengeboran tersebut dilakukan di 5 desa dengan sekitar 7 titik pengeboran yang ada diwilayah Kecamatan Tanggulangin diantaranya yaitu di Desa Kedungbanteng, Kalidawir, Banjarasri, penatarsewu, dan Banjarpanji.
Sementara Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin dalam sambutannya dihadapan para pendo mengatakan bahwa dirinya sangat memaklumi tentang traumatik para warga di sekitar lokasi yang terdampak lumpur Lapindo dan menerima aspirasi seluruh mahasiswa yang tergabung di IMM dalam demonstrasi hari ini.
Cak Nur penggilan akrab Wakil Bupati Sidoarjo menyatakan, kedepannya akan diusahakan untuk diadakannya forum diskusi antara pemerintahan Sidoarjo dan warga sekitar yang terdampak.
“Wajar saja jika para warga sekitar area pengeboran khawatir akan terjadi hal seperti lumpur Lapindo 13 tahun yang lalu,” ungkapnya. (q cox, Drie)
