SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Ari Bekti yang kini menjabat sebagai Kepala UPTD Damkar Pasar Turi, ternyata telah mendapatkan sikap dan watak kepemimpinan serta kedisiplinan sejak masih mengenyam bangku sekolah teknik mesin di STM-AL, karena aktif terlibat sebagai anggota Pramuka.
Namun dirinya juga menekuni oleh raga selam, yang akhirnya bisa memperoleh predikat sebagai penyelam profesional (scuba diver pro). Sayangnya perjalanan hidupnya juga unik, karena Ari Bekti mengaku sempat bekerja sebagai tukang sapu di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya selama beberapa tahun.
Nalurinya sebagai penyelam profesional spontan muncul ketika melihat petugas PMK di lokasi, dan sejak saat itu Ari berniat untuk menjadi anggotanya. Dan niat menjadi anggota PMK Kota Surabaya ini baru kesampaian tahun 2007, saat kepemimpinan PMK Surabaya dipercayakan kepada Chandra Oratmangun.
“Saya yakin sekali jika penyelam itu sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas sebagai anggota PMK, dan kami bersukur karena pimpinan memberikan kesempatan kami untuk mengembangkan under water rescue, meskipun harus dengan biaya sendiri, kini jumlahnya sudah ada 16 rescuer, dan dari 16 itu sudah ada 12 anggota yang berstatus scuba diver,” ucapnya, Selasa (28/2/2017) saat ditemui media ini di ruang kerjanya.
Kemudian, lanjut Ari, anggota kami difasiltasi oleh BKD Kota Surabaya untuk menempuh pendidikan selam di Sesko Paska TNI AL di Asem Bagus, dan alhamdulillah lulus semua dengan status scuba diver one star.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada Bu Risma, karena pada tahun 2017 ini, Wali Kota Surabaya memberikan dukungan fasilitas kepada kami berupa pengadaan scuba set,” tandasnya.
Ditanya soal harapannya di Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran ke 98, Ari berharap bisa semakin melibatkan masyarakat dengan wadah satuan relawan, agar bisa membantu kelancaran tugas-tugasnya di lapangan.
Namun demikian, duda 8 tahun dengan dua anak ini juga memohon kepada pemerintah agar rekrutmen personal anggota PMK (status PNS) terus ditambah, karena setelah ada beberapa yang pensiun penggantinya belum ada, dan terpaksa harus memanfaatkan pegawai dengan status outsourcing.
“Memberdayakan tenaga dengan status outsourcing itu tidak bisa maksimal seperti yang berstatus PNS, dari total anggota sekitar 780 sekian, yang PNS hanya 200 an, padahal kami sangat butuh seorang leader dengan status PNS, maka akan lebih afektif dan efisien jika rekrutmen anggota PMK yang baru mengutamakan kepada mereka yang berlatar belakang penyelam,” pungkasnya. (q cox)
