SURABAYA (Suarapubliknews) – Pj. Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi optimis bahwa transmigrasi dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, dan menjadi katrol bagi kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.
“Program transmigrasi memiliki dampak signifikan dalam upaya mengurangi pengangguran terbuka, kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi Tahun 2022 di Hotel Vasa Surabaya pada Rabu (9/3).
Pasalnya, Jatim dipandang masih sangat membutuhkan program transmigrasi dikarenakan sebaran penduduknya yang terbilang padat. Diketahui, terdapat 851 jiwa/km2 kepadatan penduduk.
“Di tahun 2021, pendaftaran transmigrasi mencapai jumlah terbanyak yaitu 558 KK, selama ini kuotanya jauh dari pendaftar. Hanya 13 KK dari 558 KK yang diberangkatkan. Di tahun 2022 ini kita mendapat kuota untuk 63 KK. Diharapkan dengan itu, kesejahteraan masyarakat Jatim dapat terus meningkat,” ujarnya.
Bukan tanpa alasan, Wahid menyatakan bahwa menurut data BPS, transmigrasi membantu menekan tingkat pengangguran terbuka hingga berada di bawah rata-rata nasional sebesar 5,74%.
Tak hanya itu angka kemiskinan Jatim pada 2021 pun turun sebanyak 30% dari tingkatan nasional dengan 4 572,73 ribu jiwa. Pencapaian ini didapat melalui 619 kawasan transmigrasi dan 48 kawasan program revitalisasi yang mengelola transmigran hingga 4,2 juta jiwa.
Tak berhenti di situ, bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Wahid menyoroti 2 hal yang perlu mendapatkan penekanan perihal transmigrasi. Yang pertama, revitalisasi persepsi soal daerah transmigrasi. “Diharapkan ada konsep transmigrasi yang lebih holistik sesuai dengan kebutuhan zaman,” lanjutnya.
Dalam hal ini, transmigrasi diharapkan tidak hanya terbatas pada artian tradisional untuk membangun suatu wilayah yang berkembang melalui agraria. Tetapi juga tentang bagaimana pengolahan potensi daerah itu dari hulu ke hilir. “Tidak melulu soal memegang cangkul tapi bagaimana mengolah lahan secara komunal menggunakan teknologi,” katanya.
Para peserta program transmigrasi diharapkan dapat memilik gambaran jelas apa yang dilakukan di daerah transmigrasi. “Sehingga dari hulu ke hilir jelas, sehingga tidak ada daerah transmigrasi yang ditinggalkan karena dipandang tidak cukup bisa memberikan masa depan yang menjanjikan,” imbuhnya.
Yang kedua, adalah kesadaran terhadap potensi radikalisme. Hal ini menjadi penting disoroti karena radikalisme turut menjadi ancaman bangsa. “Penyusupan radikalisme tanpa kita sadari sudah terjadi. Gerakan mereka ketika sudah mentok di berbagai daerah yang sudah mapan, mereka lari ke daerah yang belum mapan, kita harus berkolaborasi agar ini bisa diatasi,” sebutnya.
Terkait hal ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan pentingnya kolaborasi dengan berbagai lapisan untuk mewujudkan kedua hal tersebut.
“Kita harus berkolaborasi salah satunya yang kita bangun dengan agak serius bersama persatuan purnawirawan angkatan Darat. potensi ini kemudian ini kita kolaborasikan supaya apa yang menjadi harapan kita terkait model, perencanaan, dan perkembangan transmigrasi bisa lebih bagus,” jelasnya.
Di akhir, Abdul Halim Iskandar berharap agar program transmigrasi berjalan lancar dan Rakornas Transmigrasi 2022 dapat menjadi forum yang konkret, inovatis dan satu pandangan. “Ini inti dari target yang ingin kita capai. Sehingga sudah jelas siapa dan apa yang harus dikerjakan,” tutupnya.
Turut hadir dalam pembukaan Rakornas ini Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen. TNI (purn) Dr. (H.C) Donny Monardo, Sekjen PPAD Mayjen TNI (Purn) Dr. (C) Komaruddin Simanjuntak, dan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT RI Aisyah Gamawati. (q cox, tama dinie)
