SURABAYA (Suarapubliknews) – Sejumlah massa yang tergabung dalam paguyuban juru parkir Surabaya (PJS) yang selama ini mengelola area parkir di halaman gerai Mie Gacoan, menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Surabaya untuk menyampaikan keluhan dan tuntutannya.
Setelah sejumlah oratornya menyampaikan aspirasinya melalui panggung terbuka di depan Gedung DPRD Surabaya, akhirnya beberapa perwakilan aksi diterima oleh Komisi B yang membidangi perekonomian.
Rapat dipimpin langsung oleh Farid Aviv Ketua Komisi B DPRD Surabaya, dan beberapa perwakilan diberikan waktu untuk menyampaikan aspirasinya secara bergantian.
Ketua PJS Surabaya, Izul Fiqri ST, menegaskan bahwa dari semangat local wisdom atau kearifan local, selama ini para koordinator parkir sudah membantu kelancaran operasional Mie Gacoan, mulai dari perizinan hingga menjaga kondusivitas lingkungan.
Namun tiba-tiba, kata dia, manajemen Mie Gacoan (PT Pesta Pora Abadi) melakukan pemutusan kontrak di dua titik, yakni di Jalan Bung Tomo dan Manukan, meski kontrak kerja sama masih berjalan.
“Yang bikin kaget, pemutusan itu hanya berdasar pada aduan netizen. Padahal suara netizen tidak bisa dijadikan kitab suci. Apa yang terlihat di media sosial belum tentu sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya di hadapan anggota Komisi B.
Izul menambahkan, kontrak kerja sama parkir yang dijalankan para koordinator berbeda-beda. Ada yang tanpa batas waktu, ada pula yang dievaluasi setiap enam bulan. Sistem pembayaran yang diterapkan juga berbasis per bill, di mana sebagian dari biaya parkir disetorkan ke manajemen.
Namun sistem ini menurutnya kerap merugikan juru parkir karena perhitungan tidak seimbang antara jumlah kendaraan dan tagihan makanan pelanggan
Fery, salah satu wakil aksi mengatakan jika pihaknya sangat kecewa dengan kebijakan manajemen Mie Gacoan yang dengan serta merta akan menyerahkan manajemen penyelenggaraan perkirnya kepada pihak ketiga (vendor yang telah disiapkan).
“Tentu saja kami sangat kecewa karena informasi soal rencana penyerahan kepada pihak ketiga tersebut secara tiba-tiba, tanpa melalui pembicaraan yang melibatkan kami sebagai pengelola yang masih eksis hingga saat ini,” ucapnya.
Padahal, kata dia, selama ini pihaknya selalu mengikuti apapun yang menjadi kebijakan dari manajemen Mie Gacoan, termasuk soal cara penghitungan jumlah kendaraan yang saat ini mengacu kepada bill pembelian pengunjung.
“Meski menurut kami cara penghitungan ini sangat merugikan, kami tetap saja mengikuti. Karena tak sedikit dari pengunjung, yang jumlah Bill nya lebih dari satu strok pembelian, karena menambah menu pesanannya hingga beberapa kali,” jelasnya.
Merespon hal ini, Agoeng Prasodjo anggota Komisi B DPRD Surabaya, meminta kepada paguyuban jukir untuk mengikuti perkembangan system penyelenggaraan parkir yang kini banyak menggunakan ‘barrier gate system’.
Ia menanyakan kesiapan PJS jika ke depan manajemen mewajibkan penggunaan barrier gate system atau parkir satu pintu. Menurutnya, sistem tersebut akan lebih transparan, mempermudah perhitungan pajak, dan pada akhirnya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.
“Saya ingin mengetahui, apakah saudara-saudara siap menggunakan system penyelenggaraan parkir modern satu pintu (barrier gate system), jika hal ini menjadi sarana yang disyaratkan oleh manajemen Mie Gacoan,” tanyanya, yang seraya dijawab “siap” oleh para perwakilan aksi.
Sementara Budi Leksono anggota Komisi B dari Fraksi PDIP meminta kepada semua pihak untuk tetap menjaga kondusifitas wilayah Kota Surabaya, termasuk menjaga iklim investasinya.
Di akhir sesi, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif, memastikan pihaknya akan memfasilitasi mediasi antara PJS dan PT Pesta Pora Abadi. Pertemuan lanjutan dijadwalkan pada Selasa, 2 September 2025, di ruang Komisi B DPRD Surabaya.
“Kami akan undang pihak manajemen Mie Gacoan agar duduk bersama. Terima kasih teman-teman PJS sudah menyampaikan aspirasinya dengan tertib,” katanya. (q cox)
