SURABAYA (Suarapubliknews) – Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menggelar kegiatan Pengucapan dan Penandatanganan Pakta Integritas Aparatur Peradilan pada Selasa, 6 Januari 2026, bertempat di Aula Lantai 3 PT Surabaya.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur peradilan sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan peradilan yang bersih, berintegritas, dan profesional.
Pengucapan dan penandatanganan Pakta Integritas tersebut pada dasarnya menegaskan komitmen aparatur peradilan di lingkungan PT Surabaya untuk senantiasa bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi kode etik, serta menghindari segala bentuk penyelewengan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.
Pakta Integritas ini tidak sekadar menjadi dokumen tahunan yang bersifat formalitas, melainkan merupakan komitmen berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, serta sikap tegas menolak segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya (KPT) Sudjatmiko,SH, MH , menekankan pentingnya penguatan integritas sebagai tonggak utama dalam meningkatkan kinerja aparatur peradilan. Selain itu,
KPT juga mengingatkan seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. “Memasuki tahun 2026, aparatur peradilan harus siap menghadapi pembaruan dan perubahan, khususnya dalam menyambut berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” tegas KPT Surabaya.
Oleh karena itu, lanjutnya, kesiapan sumber daya manusia dan peningkatan kompetensi menjadi hal yang sangat penting.
Pada kesempatan tersebut, KPT juga mengajak seluruh aparatur peradilan untuk terus meningkatkan semangat dan kebersamaan dalam bekerja, dengan menjunjung prinsip kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan kinerja terbaik serta peradilan yang berwibawa.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum awal di tahun 2026 untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun lembaga peradilan yang bersih, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat. (q cox)
