SURABAYA (Suarapubliknews) – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 resmi disahkan bersama (Pemkot dan DPRD) melalui rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang digelar pada Rabu (9/7/2025) kemarin.
Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam arah pembangunan Kota Surabaya lima tahun ke depan, dengan visi besar menjadikan Surabaya sebagai kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyampaikan bahwa pengesahan RPJMD ini memberikan arah pembangunan yang jelas bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk merealisasikan visi dan misi Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji.
“Yang pertama, pembangunan di Kota Surabaya sudah memiliki arah yang jelas, untuk menuju Surabaya yang bertransformasi menjadi kota layak dunia. Sesuai visi-misi yang disampaikan Wali Kota Surabaya,” jawab Adi kepada awak media via konferensi pers virtual, Kamis (10/7).
Menurut Adi, RPJMD ini memungkinkan banyak program prioritas untuk dituntaskan, terutama yang menyentuh kebutuhan masyarakat di kawasan perkampungan. Ia mencontohkan penerangan jalan umum (PJU), pavingisasi, saluran air, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga pembangunan balai RW yang akan memperkuat infrastruktur sosial warga.
“Isu-isu di perkampungan seperti PJU, pembangunan jalan paving, saluran air, Rutilahu, dan balai RW sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari,” jelasnya.
Adi juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menyebut DPRD telah memberikan sejumlah catatan agar pelaksanaan RPJMD tidak melupakan kesejahteraan sosial masyarakat.
“Ini berkat kolaborasi Pemkot Surabaya dengan pansus yang telah merumuskan RPJMD ini dengan baik,” imbuhnya.
Terkait sektor ekonomi, Adi menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap program padat karya agar bisa efektif dalam menekan angka kemiskinan di kota. Ia menyebut pengawasan harus dilakukan lintas sektor.
“Pihak kecamatan, kelurahan, dan DPRD harus menjalankan fungsi pengawasannya. Program padat karya ini bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan lahan-lahan secara efektif,” kata Adi. “Sehingga angka kemiskinan kota terus ditekan.”
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD Surabaya dengan rencana pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat maksimal dari setiap kebijakan.
“Arah pembangunan Surabaya harus terkoneksi dan sejalan dengan RPJMD provinsi dan pusat. Di segala sektor,” ujar Bahtiyar.
Ia menyoroti bahwa pembangunan di sektor pendidikan, misalnya, tidak bisa berjalan sendiri. Ketika Surabaya membangun SD dan SMP negeri baru, seharusnya juga ada pembangunan SMA negeri agar akses pendidikan semakin merata, khususnya di wilayah barat seperti Sukomanunggal yang belum memiliki SMA negeri.
“Pemanfaatan aset Pemkot harus dioptimalkan untuk realisasi sektor pendidikan ini,” tegasnya.
Bahtiyar juga mengingatkan agar pembangunan tidak dilakukan secara parsial, terutama dalam infrastruktur seperti saluran air. Ketidaksinkronan antarwilayah bisa menyebabkan banjir tetap terjadi.
“Kelurahan satu bangun saluran air, yang lain tidak. Akhirnya, banjir tetap terjadi. Pembangunan harus saling terkoneksi dan tidak berdasarkan ego sektoral,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mochamad Machmud memberikan catatan kritis terhadap arah pembangunan yang masih cenderung didominasi infrastruktur fisik. Ia menekankan pentingnya keseimbangan dengan pembangunan sosial.
“Kalau saya lihat, pembangunan lebih banyak pada aspek fisik seperti jalan dan saluran. Itu sebenarnya tidak masalah, tapi anggaran kita terbatas. Jangan sampai semua habis untuk proyek fisik,” tegas Machmud.
Ia menilai bahwa anggaran juga perlu diarahkan untuk program-program pemberdayaan masyarakat, pembangunan ruang publik, tempat ibadah, dan ruang bermain anak. Menurutnya, indikator keberhasilan pembangunan harus nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Anggaran kita Rp12 triliun, besar sekali. Tapi kalau Rp3 triliunnya hanya untuk gaji ASN, ya harus ada hasil nyata dari sisa anggaran itu yang dirasakan masyarakat,” jelasnya. (q cox, Fred)
