SURABAYA (Suarapubliknews) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dalam Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025, Pemkot Surabaya memperoleh predikat “AA” dengan nilai 91,83 atau kategori Sangat Memuaskan.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, serta berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.
“Keberhasilan ini juga merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik,” ujar Wali Kota Eri, Minggu (15/2/2026).
Ia membeberkan sejumlah faktor kunci yang membuat Pemkot Surabaya kembali meraih predikat tertinggi pada penilaian SAKIP 2025. Faktor ini salah satunya tidak terlepas dari konsistensi perbaikan berkelanjutan atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya. “Setiap catatan perbaikan ditindaklanjuti secara sistematis, baik pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, maupun evaluasi kinerja,” jelasnya.
Menurutnya, faktor determinan lainnya adalah komitmen kepemimpinan yang kuat, mulai dari wali kota, sekretaris daerah, hingga seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD). Komitmen tersebut terwujud melalui penyelarasan tujuan strategis, konsolidasi lintas perangkat daerah, serta penguatan koordinasi horizontal.
“Kolaborasi yang solid ini memungkinkan proses perbaikan tata kelola berjalan lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga kinerja organisasi tidak bergerak secara parsial, melainkan dalam satu kerangka pembangunan yang koheren,” paparnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa capaian SAKIP 2025 tidak hanya bertumpu pada satu program tunggal. “Capaian SAKIP tidak berdiri pada satu program tunggal, melainkan ditopang oleh ekosistem inovasi dan tata kelola berbasis data,” katanya.
Sejumlah inisiatif strategis pun dinilai berkontribusi secara signifikan. Antara lain, Program Kampung Pancasila yang merefleksikan nilai gotong royong dalam tata kelola pembangunan berbasis komunitas. Intervensi dilakukan hingga tingkat RW dan RT dengan melibatkan warga, aparatur sipil negara, serta dunia usaha.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga menghadirkan dashboard data kinerja daerah. Platform ini memungkinkan pemantauan capaian indikator dan pelaksanaan intervensi masing-masing perangkat daerah secara real time.
Instrumen tersebut memperkuat fungsi pengendalian serta pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy), sekaligus meningkatkan akuntabilitas vertikal kepada pimpinan daerah.
Wali Kota Eri menuturkan penyederhanaan layanan melalui platform “Kantorku” dan “WargaKu” juga menjadi bagian dari transformasi birokrasi. Platform tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas layanan internal pemerintahan maupun layanan kepada masyarakat.
“Transformasi ini mempercepat respons birokrasi, mengurangi fragmentasi prosedur, serta memperkuat orientasi pelayanan publik,” tuturnya.
Menurutnya, keseluruhan inovasi tersebut selaras dengan arah reformasi birokrasi nasional dan penguatan kualitas kebijakan publik. Namun, ia juga menekankan capaian ini tidak berhenti pada nilai evaluasi semata, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pendekatan yang ditempuh tidak berhenti pada pencapaian nilai evaluasi, melainkan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Maka dari itu, indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansinya. Apabila ditemukan indikator yang kurang representatif dalam mengukur manfaat riil, dilakukan penyesuaian melalui penetapan Indikator Kinerja Operasional yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, Wali Kota Eri menyebut bahwa Pemkot Surabaya menerapkan evaluasi berbasis data by name by address untuk mengukur ketepatan sasaran intervensi. Evaluasi ini mencakup peningkatan kesejahteraan, validasi status keluarga miskin, serta efektivitas program bantuan.
“Dengan pendekatan ini, kebijakan tidak lagi bersifat agregatif semata, tetapi mampu mengidentifikasi individu dan keluarga yang benar-benar membutuhkan intervensi. Akibatnya, bantuan sosial dan program pemberdayaan menjadi semakin terarah, presisi, dan berdampak langsung,” paparnya.
Terkait tantangan mempertahankan predikat AA, Wali Kota Eri menyatakan jika tantangan utama bukan sekadar menjaga nilai, tapi memastikan konsistensi dalam menggali, memetakan, dan menganalisis seluruh informasi capaian kinerja secara komprehensif. “Sehingga setiap rekomendasi tindak lanjut benar-benar berbasis pada akar persoalan,” imbuhnya.
Di sisi lain, penguatan manajemen pengetahuan menjadi kebutuhan strategis. Karenanya, pendokumentasian inovasi PD harus dilakukan secara tertib dan sistematis, agar praktik baik dapat direplikasi dan dikembangkan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Predikat AA dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen refleksi dan pendorong peningkatan kinerja berkelanjutan,” ujarnya.
Wali Kota Eri pun memastikan komitmen Pemkot Surabaya untuk terus memperkuat kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan program, serta ketajaman monitoring dan evaluasi berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Dengan demikian, akuntabilitas kinerja tidak hanya memenuhi standar administratif nasional, tetapi juga bergerak menuju standar tata kelola kota berkelas dunia, sejalan dengan visi menjadikan Surabaya sebagai Kota Dunia yang berdaya saing dan berorientasi pada kesejahteraan warga,” pungkasnya. (q cox)
