SURABAYA (Suarapubliknews) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya memaparkan Indikator Kinerja Operasional (IKO) dalam kontrak kinerjanya. Indikator kinerja tersebut, bertujuan untuk mendukung salah satu visi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2022, yakni mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Sejumlah IKO Dinsos pada tahun 2022 tersebut, terdiri dari Rehabilitasi Sosial, pendampingan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) hingga updating data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin menjelaskan sejumlah indikator target kinerja Dinsos pada tahun 2022. Yang pertama adalah rehabilitasi sosial, berupa pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang saat ini dibina serta ditangani Dinsos melalui Unit Pelayanan Terpadu Dinas (UPTD).
“Jadi memang salah satu IKO kami adalah untuk bagaimana memberikan pelayanan kepada PPKS melalui UPTD. Juga, melalui reunifikasi, bagaimana kita kembalikan (PPKS) ke keluarganya atau kita pulangkan ke daerah asal,” kata Anna saat menggelar konferensi pers di eks Gedung Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Jumat (15/7/2022).
Dalam paparannya, Anna menyebutkan, pada tahun 2021, Dinsos menargetkan rehabilitasi sosial menyasar kepada 530 PPKS. Sedangkan tahun 2022, ditargetkan mencapai 891 PPKS dengan asumsi, yakni reunifikasi sebanyak 795 orang dan 96 lainnya dilakukan pembinaan. “PPKS itu dibina dan ditangani Dinas Sosial melalui sejumlah UPTD,” katanya.
Sejumlah UPTD tersebut, kata Anna, data pada tahun 2022 di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan sebanyak 62 anak dan Wonorejo 34 anak. Kemudian, melalui UPTD Griya Werdha 185 orang dan Babat Jerawat 43 orang. Sedangkan di Liponsos Keputih, sekarang ini ada 672 orang dari sebelumnya tahun 2021 sebanyak 900 jiwa.
“Salah satu yang kami lakukan di tahun 2022 adalah mereferalkan (mengirim) 200 ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dan disabilitas ke berbagai balai rehabilitasi yang ada di luar Jawa Timur. Itu kita dibantu oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI,” jelas Anna.
Selain rehabilitasi sosial, Anna juga menjabarkan, bahwa capaian terhadap akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) pun menjadi target kinerja Dinsos tahun 2022. Setidaknya ada total 122 LKSA yang sekarang ini telah terdaftar di Dinsos. Sedangkan hingga akhir tahun 2021, sebanyak 62 LKSA di Surabaya sudah terakreditasi oleh Kemensos RI. “Pada tahun 2022 kami akan usulkan 20 LKSA untuk proses akreditasi oleh Kemensos,” papar Anna.
Data Dinsos Surabaya mencatat, 62 lembaga yang telah terakreditasi Kemensos RI tersebut berkategori A, B dan C. Dengan rincian, 10 LKSA mendapat akreditasi A, 40 LKSA akreditasi B dan 12 LKSA akreditasi C.
Untuk mendapat akreditasi tersebut, Anna menyatakan, bahwa Dinsos melakukan pendampingan dan pembinaan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek). Juga, melalui rencana program Atensi tahun 2022 bagi LKSA berupa bantuan modal untuk usaha Toko Kelontong, Hidroponik hingga budidaya kolam ikan. “Monitoring LKSA di Kota Surabaya kita lakukan agar terakreditasi semua. Kita dorong agar semua LKSA bisa terakreditasi A,” sebutnya.
Tak hanya itu, perlindungan dan jaminan sosial juga disebutkan Anna masuk ke dalam kontrak kinerja Dinsos Surabaya tahun 2022. Dalam target IKO ini, pihaknya memastikan MBR Surabaya bisa mendapatkan jaminan sosial yang tepat.
“Pada target IKO ini kita juga memastikan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dilakukan updating setiap bulan melalui Muskel (Musyawarah Kelurahan),” imbuhnya.
Menurut Anna, updating setiap bulan dilakukan karena data MBR bersifat dinamis. Artinya, data tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Hingga Juni 2022, Dinsos mencatat, sebanyak 935.322 jiwa dari 329.145 KK di Surabaya yang telah dilakukan Muskel. Jumlah 329.145 KK tersebut, merupakan hasil dari Muskel yang dilakukan sejak bulan Maret – Juni 2022. “Jadi, hasil Muskel itu menjadi dasar Dinsos untuk kami sampaikan updating data ke Kemensos,” kata Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya ini.
Selain melalui Muskel, Dinsos juga melakukan rembug kampung sebelum data dari hasil Muskel disampaikan kepada Kemensos. Melalui rembug kampung, RT/RW, Camat, Lurah maupun warga bisa mengusulkan data calon MBR. Dari hasil usulan itu, Dinsos selanjutnya melakukan survei door to door ke lapangan untuk memastikan validitas data usulan tersebut.
“Jadi kita melakukan berbagai langkah agar mendekati data yang valid. Dari data terpadu masyarakat Surabaya (DTMS) yang merupakan bagian dari Muskel, kita adakan lagi rembug kampung,” pungkasnya. (q cox)
